Google Alert - Kebijakan

	Kebijakan Pembaruan harian ⋅ 22 Maret 2018
	BERITA
	Jokowi Resmikan Portal Kebijakan Satu Peta Agustus 2018 Detikcom (Siaran Pers) "Jadi ada 85 informasi geospasial tematik, 19 K/L, 34 provinsi, pada agustus 2018 kita merencanakan portal kebijakan satu peta yang berisikan data kompilasi dan integerasi untuk seluruh wilayah Indonesia dapat diresmikan oleh Presiden," kata Darmin dalam Rakornas Geospasial di Hotel Borobudur, ... Agustus 2018, pemerintah luncurkan portal kebijakan satu peta - merdeka.com Darmin Harapkan Sinkronisasi Kebijakan Satu Peta Selesai 2019 - Investor Daily Kebijakan Satu Peta akan Tumbuhkan Pusat Ekonomi Baru - Medcom ID Liputan Lengkap Tandai sebagai tidak relevan
	Pemerintah Susun Peraturan Turunan Kebijakan Satu Peta Bisnis.com Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) sebelum memimpin rapat terbatas tindak lanjut kebijakan satu peta di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/2). - ANTARA/Puspa Perwitasari. Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan akan menyusun peraturan ... Tandai sebagai tidak relevan
	Banyak Penumpang Dirugikan, Gojek Keluarkan Kebijakan Hapus Tuyul. Ini Maksudnya Surya SURYA.co.id | SURABAYA - Platform aplikasi layanan transportasi GO-JEK melakukan sosialisasi kebijakan #HapusTuyul atau hapus aplikasi GPS palsu. Kebijakan ini menjawab aspirasi mitra driver terkait dengan masalah yang sering mereka hadapi dalam mendapatkan order dari pelanggan. Go-Jek Sosialisasi Kebijakan Hapus Tuyul - iNews Basmi Driver Curang, GO-JEK Kenalkan Kebijakan #HapusTuyul, yang Masih 'Bandel' akan Kena ... - Tribun Jatim Liputan Lengkap Tandai sebagai tidak relevan
	Tetap kukuh pada kebijakan orientasi ekspor, Jerman tolak pemotongan pajak Kontan KONTAN.CO.ID - BERLIN. Menteri keuangan baru Jerman mengesampingkan perubahan dalam kebijakan fiskal yang akan membantu ekonomi terbesar Eropa mengurangi surplus perdagangan yang berlebih. Kondisi ini akan menutup kemungkinan jalan untuk menyelesaikan konflik perdagangan ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kebijakan Impor Bawang Putih Perlu Dievaluasi Bisnis.com Bisnis.com, JAKARTA — Institute For Development of Economic and Finance (INDEF) menilai pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan impor bawang putih, sebab kebijakan itu belum dapat menekan harga di pasaran. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny ... Pemerintah Diminta Evaluasi Kebijakan Impor Bawang Putih - SINDOnews.com (Siaran Pers) Liputan Lengkap Tandai sebagai tidak relevan
	Kebijakan pemerintah perlu tingkatkan daya beli warga ANTARA Jakarta (ANTARA News) - Kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi perlu difokuskan untuk meningkatkan daya beli masyarakat sebagai salah satu ... Sebelumnya, Anggota DPR Fraksi PKS Ecky Awal Mucharram menilai, pemerintah perlu lebih menyoroti dampak terhadap kebijakan penyesuaian ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kebijakan Proteksionis Trump Picu Risiko Ekspor Jerman Republika Online ID, BERLIN -- Keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengenakan tarif impor baja dan aluminium meningkatkan risiko kebijakan ... "Masih harus dilihat bagaimana perkembangan terbaru dalam kebijakan tarif AS akan berdampak pada perdagangan Jerman dan prospek ekspor," kata ... Tandai sebagai tidak relevan
	Presiden: Kritik berbasis data bisa untuk memperbaiki kebijakan Kontan Kritik yang berbasis data dan mencari solusi bisa digunakan untuk memperbaiki kebijakan yang ada. "Kalau yang salah ya mesti ada yang mengingatkan dengan kritik. Tapi tolong dibedakan kritik dengan mencela. Bedakan kritik dengan fitnah. Kritik dengan nyinyir beda lagi," kata Presiden. Tandai sebagai tidak relevan
	Soal Kontroversi Beras Impor, Petinggi Bulog: Kami Hanya Menjalankan Kebijakan Kementerian Tribunnews Buruh angkut menata karung-karung beras Bulog asal Vietnam di salah satu toko di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur, Selasa (28/1/2014). Beras impor ilegal asal Vietnam ditemukan masuk ke PIBC. Masuknya beras impor ilegal asal Vietnam, akan merusak produksi petani dalam ... Tandai sebagai tidak relevan
	Dukung Pengembangan Fintech, OJK Fokus Kebijakan Perlindungan Konsumen Tribun Jogja Selain itu, hal tersebut sekaligus menanggulangi segala bentuk kejahatan keuangan dengan berusaha mengeluarkan kebijakan untuk melindungi konsumen dan pelaku bisnis fintech. Otoritas Jasa Keuangan akan fokus pada kebijakan perlindungan konsumen dalam membangun industri financial ... Tandai sebagai tidak relevan

Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. Berhenti Berlangganan

Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS

Kirimkan Masukan