Google Alert - Kebijakan

	Kebijakan Pembaruan harian ⋅ 16 Januari 2018
	BERITA
	Ombudsman Endus Dugaan Maladministrasi Kebijakan Impor Beras CNN Indonesia Ombudsman Endus Dugaan Maladministrasi Kebijakan Impor Beras Ombudsman RI mensinyalir dugaan maladministrasi kebijakan pemerintah dalam impor beras yang akan dilakukan akhir bulan ini. (ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah). Jakarta, CNN Indonesia -- Ombudsman RI mensinyalir ada ... Ombudsman sebut ada penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan impor 500.000 ton beras - merdeka.com KEBIJAKAN IMPOR BERAS: Ombudsman Buat Rekomendasi Cegah Maladministrasi - Bisnis.com Ditemukan Gejala Maladministrasi dalam Kebijakan Impor Beras - Video Tempo.co Liputan Lengkap Tandai sebagai tidak relevan
	Perlunya Pendekatan HAM dalam Kebijakan Pembangunan Infrastruktur KOMPAS.com Sayangnya, kebijakan tersebut di berbagai wilayah cukup menimbulkan kontroversi dan polemik. Pada awal tahun ini tepatnya 8 Januari 2018, Indonesia kembali dikejutkan dengan pemberitaan berkenaan dengan tindak kekerasan dan penggusuran terhadap lahan pemukiman dan wilayah usaha ... Tandai sebagai tidak relevan
	Pasca Kerusuhan, Pemerintah Tunisia Sepakat Ubah Kebijakan Ekonomi IDN Times (Siaran Pers) (Blog) Tunisia, IDN Times - Pemerintah Tunisia akhirnya sepakat untuk meningkatkan bantuan kepada masyarakat miskin dan memperbaiki perawatan kesehatan. Itu setelah negara tersebut diguncang kerusuhan selama seminggu terakhir menyusul kebijakan penghematan yang dianggap memberatkan ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kelompok Tani Lebak Tolak Kebijakan Impor Beras Republika Online Kelompok Tani Lebak Tolak Kebijakan Impor Beras. Red: Andri Saubani. [ilustrasi] Pekerja melaukan bongkar muat karung berisi beras impor asal Vietnam di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (12/11). (Republika/Agung Supriyanto). REPUBLIKA.CO.ID, LEBAK -- Sejumlah kelompok tani di ... Tandai sebagai tidak relevan
	Fadli Zon kritik kebijakan impor beras ANTARA "Saya melihat kebijakan impor beras ini sangat aneh. Pernyataan pemerintah tidak ada yang sinkron satu sama lain. Paling tidak ada empat keanehan yang saya catat," kata Fadli Zon dalam siaran persnya, Senin. Pertama, ia mengatakan, Kementerian Pertanian hingga saat ini masih mengklaim ... Tandai sebagai tidak relevan
	Ombudsman Temukan Indikasi Pelanggaran di Kebijakan Impor Beras Detikcom (Siaran Pers) Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menemukan indikasi maladministrasi terkait rencana impor beras 500.000 ton. Ratusan ribu ton beras ini dipasok dari Thailand dan Vietnam dan masuk Indonesia akhir Januari 2018. "Yang jadi sorotan adalah kebijakan impor beras," kata Ketua ... Tandai sebagai tidak relevan
	Pemerintah tetapkan kebijakan pengelolaan sampah nasional Kontan KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah sepertinya mulai serius menangani sampah. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) No.97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pemerintah menetapkan ... Tandai sebagai tidak relevan
	BI: Tiap negara punya kebijakan soal mata uang virtual Kontan Melihat tren ini, Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI Eni V Panggabean menyebut, keputusan tiap negara tergantung pada pertimbangan dan kebijakan masing-masing negara. "Tiap negara punya kebijakan yang beda-beda," ujar Eni dalam media ... Tandai sebagai tidak relevan
	Pasar Masih Akan Cermati Kebijakan The Fed Investor Daily Lebih lanjut Nafan menuturkan, ke depan, pasar masih akan mencermati kebijakan atau keputusan yang diambil oleh Federal Reserve (The Fed) AS. ... Untuk kondisi perekonomian Indonesia, sejauh ini, ia menilai masih stabil dan pemerintah juga akan mengambil kebijakan untuk dapat menjaga ... Tandai sebagai tidak relevan
	KPPU: Kebijakan Impor Beras Harus Didukung Data Valid Suara Merdeka CyberNews SURABAYA, suaramerdeka.com- Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Surabaya, Dendy R Sutrisno mengingatkan pemerintah akan akurasi data menyusul rencana impor beras yang akan di lakukan. Ia meminta pemerintah bersikap cermat dan berhati-hati. "Kebijakan ini harus ... Tandai sebagai tidak relevan

Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. Berhenti Berlangganan

Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS

Kirimkan Masukan