Google Alert - Kebijakan

	Kebijakan Pembaruan harian ⋅ 13 Januari 2018
	BERITA
	Demokrat Dukung Kebijakan Tenggelamkan Kapal Asing yang Digagas Menteri Susi Tribunnews Hal tersebut setelah munculnya arahan dari Luhut Binsar Panjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman untuk menghentikan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti eksekusi menenggelamkan kapal-kapal asing yang mengambil ikan di laut Indonesia. Larangan tersebut ... Demokrat dukung kebijakan Menteri Susi tenggelamkan kapal pencuri ikan - merdeka.com Luhut Enggan Tanggapi Kebijakan Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan - KOMPAS.com Luhut Tak Mau Lagi Komentari Kebijakan Penenggelaman Kapal Susi - Detikcom (Siaran Pers) Liputan Lengkap Tandai sebagai tidak relevan
	Sejumlah Kebijakan yang Bikin Facebook Didemo Detikcom (Siaran Pers) Jakarta - Sebuah kebijakan memang tidak bisa menyenangkan semua orang. Maka, muncul pro dan kontra bahkan aksi demonstrasi menentangnya, seperti yang dialami Facebook. Yang terbaru, massa Front Pembela Islam (FPI) menggelar demonstrasi di depan kantor Facebook di jalan Gatot ... Tandai sebagai tidak relevan
	Jalan Panjang Mendag Keluarkan Kebijakan Impor Beras KOMPAS.com JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan Enggartiato Lukita akhirnya mengambil kebijakan impor beras untuk menurunkan harga beras. Kebijakan ini tertuang dalan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2018.? Kebijakan tersebut kembali merupakan pertama kalinya dalam dua ... Kebijakan Impor Beras Sudah Terlambat - Metro TV News Komisi IV: Kebijakan Menteri Enggar Sengsarakan Petani - RMOL.CO (Siaran Pers) Ichsan Firdaus: Kebijakan Impor Beras Jangan Sampai Rugikan Petani - Gatra Liputan Lengkap Tandai sebagai tidak relevan
	Pemprov DKI Jakarta Akan Buat Kebijakan Baru Untuk Jalan Thamrin Tribunnews TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya akan membuat kebijakan baru di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, Februari 2018. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, pemerintah akan mematuhi keputusan ... Tandai sebagai tidak relevan
	Persetujuan Baru Perlindungan Imigran Cakup Kebijakan Imigrasi Trump VOA Indonesia Pimpinan MInoritas Senat Chuck Schumer (kiri), berjalan dengan Senator Dick Durbin, sementara anggota DPR terus bernegosiasi mengenai kesepakatan yang akan mencakup penyelesaian masalah program Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), di Capitol, di Washington, 11 Januari 2018. Tandai sebagai tidak relevan
	MA keluarkan kebijakan baru tentang susunan format Kasasi merdeka.com Lebih lanjut, kebijakan baru ini juga akan disosialisasikan MA secara eksternal. Jadi seluruh lembaga terutama yang sering menerima aduan harus mengetahui Perma baru ini. "Terutama KY, KPK, Ombudsman RI ini lembaga-lembaga yang menerima pengaduan, sehingga yang dilakukan MA sudah ... Tandai sebagai tidak relevan
	Ali BD Tolak Kebijakan Moratorium TKI SUARA NTB Selong (Suara NTB) – Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Moch Ali Bin Dachlan menentang kebijakan pemerintah pusat yang melakukan moratorium pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke 19 negara. Menurutnya, kebijakan moratorium itu merupakan kebijakan politis. Kebijakan politis tidak boleh ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kebijakan Perekrutan Pekerja Migran Langsung Malaysia Harus Jadi Momentum Evaluasi Suara Merdeka CyberNews JAKARTA, suaramerdeka.com -Penerapan kebijakan perekrutan langsung pekerja migran oleh Malaysia sudah mulai diberlakukan sejak 1 Januari yang lalu. Walaupun berseberangan dengan mekanisme perekrutan dan pengiriman yang ada di Indonesia, pemerintah seharusnya menjadikan hal ini ... Tandai sebagai tidak relevan
	Harap-harap Cemas Menanti Kebijakan Gaji PNS dari Jokowi tirto.id (Siaran Pers) (Blog) Harap-harap Cemas Menanti Kebijakan Gaji PNS dari Jokowi. Harap-harap Cemas Menanti Kebijakan Gaji PNS dari Jokowi .... Kebijakan ini dikaitkan dengan upaya pemerintah menekan risiko anggaran pensiun abdi negara yang membengkak. Sebagian besar gaji pokok seorang PNS di ujung masa ... Tandai sebagai tidak relevan
	Di Balik Kebijakan Impor Beras 500 Ribu Ton Metro TV News Namun kebijakan ini bakal merugikan pemerintah bila 500 ribu ton beras yang diimpor itu berjenis khusus lalu dijual setara dengan harga beras jenis medium. Saat ini, harga beras jenis khusus sekitar Rp15 ribu per kg. Jadi, ada selisih sebesar Rp5.550 per kg yang harus ditanggung pemerintah agar ... Mendag: Impor Beras Kebijakan Diskresi Saya - Republika Online Impor 500.000 Ton Beras, Mendag Tidak Merasa Mesti Lapor Presiden - KOMPAS.com Impor Beras Dibuka Lagi - SINDOnews.com (Siaran Pers) Liputan Lengkap Tandai sebagai tidak relevan

Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. Berhenti Berlangganan

Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS

Kirimkan Masukan