 | ||||||
| KPK | ||||||
| BERITA | ||||||
| KPK Bantah Indonesia Darurat Korupsi ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Raharjo membantah adanya statement Indonesia dalam status darurat korupsi. Politikus Gerindra Tanya Pimpinan KPK ''Bagaimana Caranya Agar DPR Tidak Korupsi Lagi?'' - Tribunnews
| ||||||
| Besok, KPK Kembali Lelang Tanah dan Rumah Terpidana Korupsi REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, pada Selasa (17/10), KPK melalui ...
| ||||||
| KPK: Densus Tipikor Hanya Perluasan Divisi Antikorupsi Polri Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif sesaat setelah mengikuti rapat gabungan dengan Polri, Jaksa Agung dan Komisi III DPR-RI di gedung Nusantara II, ...
| ||||||
| Kapolri: KPK Tidak Mungkin Tangani Korupsi Sampai ke Desa Hal ini, lanjut dia, tidak mungkin dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena terbentur pada aturan. "KPK kan tidak mungkin ...
| ||||||
| KPK Hibahkan Rumah Bekas Koruptor untuk Museum Batik Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghibahkan satu unit rumah terpidana korupsi, mantan Kepala Korps Lalu Lintas ...
| ||||||
| KPK Keluhkan UU yang Tak Akomodasi Fungsi Koordinasi dan Supervisi Ia mengatakan, aturan soal fungsi koordinasi dan supervisi dalam UU KPK tak dilengkapi adanya kedeputian dalam struktur organisasi. "Ada lima ...
| ||||||
| KPK Dalami Pemberian Mobil Alphard dalam Kasus Suap Wali Kota Batu Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyampaikan, penyidik tengah mendalami soal asal mula mobil Toyota Alphard milik Eddy Rumpoko, yang diduga ...
| ||||||
| Dilaporkan soal Cekal Novanto, Pimpinan KPK: Itu Keputusan Berlima Jakarta - Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dilaporkan ke Bareskrim Polri dengan tuduhan pemalsuan surat pencegahan Setya Novanto.
| ||||||
| KPK Ingin Gaji Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi Setara Ia mengatakan, DPR akan membicarakan dengan KPK, Polri, dan Kejaksaan untuk membahas gaji para pegawai mereka yang bertugas di unit ...
| ||||||
| Jaksa Agung: Tak Ada Tumpang Tindih KPK, Satgas, dan Densus Sesuai dengan undang-undang, kata dia, KPK menangani Tipikor dengan nilai korupsi minimal sebesar Rp 1 miliar. "Satu (miliar) ke atas, seperti itu.
| ||||||
| Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. |
 Terima lansiran ini dalam bentuk umpan RSS |
| Kirimkan Masukan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar