| | ||||||
| Presiden | ||||||
| BERITA | ||||||
| Setelah 14 Tahun, Calon Perwira TNI-Polri Dilantik di Istana Presiden Presiden Joko Widodo meninjau pasukan saat upacara di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Senin (10/7/2017). Upacara peringatan hari ulang ...
| ||||||
| UU Pemilu Digugat karena Bisa "Sandera" Presiden Pembina Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Habiburrokhman menilai, ketentuan ambang batas pencalonan presiden 20 persen perolehan kursi DPR ...
| ||||||
| Foto-Foto Liburan Seksi Presiden Kroasia Ternyata Hoax TEMPO.CO, Jakarta -Beredarnya foto-foto seksi yang diduga Presiden Kroasia Kolinda Grabar-Kitarović sempat membuat heboh netizen terutama ...
| ||||||
| Soal narkoba, Presiden Duterte berjanji tak akan tunduk pada tekanan internasional Presiden Filipina Rodrigo Duterte berjanji akan melanjutkan kebijakan tegas untuk memberantas peredaran narkoba yang seringkali menggunakan ...
| ||||||
| Ketum PAN Zulkifli: Reshuffle Kabinet itu Hak Penuh Presiden Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) bersama Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (ketiga kanan) saat mengikuti acara Rapat ...
| ||||||
| Presiden Minta Permen Tidak Membuat Investor Ketakutan Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di sela-sela acara Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 24 Juli ...
| ||||||
| Bupati Dedi: Imbauan Presiden soal PR Berkarakter Sudah Berjalan di Purwakarta "Adanya imbauan Pak Presiden tentang pemberian PR berkarakter sangat bagus sekali. Apalagi di Purwakarta sudah berjalan melalui sistem ...
| ||||||
| Hina Presiden di Facebook, Ropi Divonis 15 Bulan Penjara Ropi yang terjerat kasus penghinaan Presiden Joko Widodo dan penyebar ujaran kebencian di media sosial, dinilai terbukti bersalah melakukan ...
| ||||||
| Diminta Tarik Menteri dari Kabinet, PAN: Itu Hak Presiden Jakarta - Sikap politik PAN yang kerap berbeda dengan koalisi partai pemerintah menuai kritik dari rekan koalisinya. NasDem meminta PAN untuk ...
| ||||||
| Pengamat: Ambang Batas Presiden 20 Persen Inkonstitusional REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menilai UU Pemilu dengan ambang batas pencalonan presiden atau ...
| ||||||
| Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. |
Terima lansiran ini dalam bentuk umpan RSS |
| Kirimkan Masukan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar