Kebijakan | ||||||||
BERITA | ||||||||
Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Kurang Sosialisasi Tangerang - Pemerintah mengeluarkan kebijakan bebas visa kunjungan (BVK) bagi 169 negara untuk mendongkrak kunjungan wisatawan ...
| ||||||||
Sudah Ada 11 Paket Kebijakan tapi Investor Butuh Insentif Lain Namun, investasi terlihat masih berjalan lambat karena para investor membutuhkan insentif selain paket kebijakan ekonomi. Insentif yang paling ...
| ||||||||
Parlemen Irak Sebut Turki Masih Terapkan Kebijakan Genosida Ketua komite hubungan luar negeri Parlemen Irak Hassan Hamdan menuturkan, Turki sampai saat ini masih menerapkan kebijakan genosida ...
| ||||||||
Diluncurkan Minggu Ini, Darmin Bocorkan Paket Kebijakan XII JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, paket kebijakan XII saat ini telah siap diluncurkan. Pemerintahan Jokowi-JK siap mengumumkan paket kebijakan ekonomi jilid XII pekan ini. Menko ... - Metro TV News
| ||||||||
Kaji Ulang Kebijakan Manajemen Lapas Pemerintah diminta segera menata ulang kebijakan dalam pengelolaan lapas di seluruh Indonesia. Desakan perbaikan manajemen lapas itu ...
| ||||||||
BI: Kebijakan 'Tax amnesty' Sebaiknya Dilakukan Maksimal 1 Tahun JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) menyatakan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menjalankan kebijakan pengampunan ...
| ||||||||
Pemprov DKI Bahas Wacana Kebijakan Transjakarta Gratis ID, BEKASI -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah membahas sejumlah kebijakan untuk menggratiskan biaya transportasi massal armada ...
| ||||||||
Kabupaten Sorong Coba Adopsi Kebijakan Kabupaten Garut GARUT, (PR).- Kabupaten Sorong mencoba mengadopsi sejumlah kebijakan yang diterapkan Kabupaten Garut dengan pendekatan berbeda. Hal itu ...
| ||||||||
Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XII, Darmin: Tunggu Waktu yang Cocok Jakarta -Pemerintah akan merilis kebijakan ekonomi jilid XII beberapa hari mendatang. Paket Kebijakan Ekonomi jilid XII ini akan menyederhanakan ...
| ||||||||
Di Bitung, KKP Sosialisasikan Kebijakan yang Tak Sesuai Undang-undang Kebijakan itu berkaitan dengan diizinkannya kembali operasi kapal pengangkut dan alih muatan (transhipment) di laut, dari kapal penangkap ikan ke ...
| ||||||||
Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. |
Terima lansiran ini dalam bentuk umpan RSS |
Kirimkan Masukan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar