| | ||||||||
| Kebijakan | ||||||||
| BERITA | ||||||||
Kebijakan Bahan Nabati Dicampur Solar Efektif Berlaku Senin Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan kebijakan mandatori pencampuran bahan bakar nabati ...
| ||||||||
Kebijakan Pembatasan Impor Jagung Diyakini Naikkan Harga Ayam ID, BOGOR -- Kebijakan pemerintah yang membatasi jagung impor akan berdampak pada harga ayam. Di pasaran sendiri, daging ayam naik dari ...
| ||||||||
Peternak Sragen tolak kebijakan Jokowi impor sapi dari Australia Kebijakan menambah kuota sapi impor dinilai tergesa-gesa, serta merugikan peternak sapi lokal. Mereka mengaku masih sanggup memberikan ...
| ||||||||
Proyek Kereta Cepat, Tuntunan Arah Kebijakan Ekonomi Jokowi Ini bisa pembuktian ke mana arah kebijakan ekonomi kita. Apakah ke China atau Jepang? Meski pun memang ada rekan ekonomi lama Indonesia ...
| ||||||||
Kebijakan ekonomi Indonesia terlalu liberal LENSAINDONESIA.COM: Kebijakan ekonomi Pemerintahan Joko Widodo dinilai tetap mewarisi kebijakan ekonomi terbuka alias liberal dari para ...
| ||||||||
AJI Harap Presiden tak Buat Kebijakan untuk Jerat Rakyat yang Kritis Ia berharap Presiden Jokowi tidak membuat kebijakan yang akan menjadi senjata baru bagi aparat penegak hukum untuk menjerat rakyatnya yang ...
| ||||||||
RAPBN 2016: Moratorium Pembangunan Gedung Dijanjikan Masih Berlanjut Tahun Depan Kebijakan tersebut masuk dalam bagian dilanjutkannya kebijakan efisiensi pada belanja operasional dan penajaman belanja nonoperasional.
| ||||||||
| Pemerintah Indonesia Dukung Prancis Tolak Kemasan Rokok Polos Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Indonesia mendukung sikap parlemen Prancis yang beberapa waktu lalu menolak penerapan kebijakan ...
| ||||||||
Sinergi Makro dan Mikroprudensial Pada umumnya kebijakan mikroprudensial menguji respons dari setiap bank terkait dengan risiko-risiko yang bersifat eksogen (exogenous risks) dan ...
| ||||||||
Kegagalan Pilkada Serentak, Kegagalan Partai Politik Bangun Demokrasi Tujuh puluh persen itu kebijakan program-program lebih banyak dipengaruhi oleh kepala daerah, nah kalau kepala daerahnya gak ada, hanya Plt ...
| ||||||||
| Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. |
Terima lansiran ini dalam bentuk umpan RSS |
| Kirimkan Masukan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar