| | ||||||||
| Kebijakan | ||||||||
| BERITA | ||||||||
Asosiasi Pertanyakan Kebijakan Penghapusan PPh Asuransi Jiwa Asosiasi Pertanyakan Kebijakan Penghapusan PPh Asuransi Jiwa Ketua Umum Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Hendrisman Rahim di ...
| ||||||||
Percepat Pembangunan Infrastruktur, Kebijakan Fiskal Jokowi-JK Ekspansif KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo memberi pidato laporan pertanggungjawaban ...
| ||||||||
Ketua DPR Ingatkan Pemerintah Hati-hati Ambil Kebijakan Ekonomi "Dalam situasi krisis ekonomi global yang terus bergolak, kebijakan ekonomi ke depan diharapkan lebih berhati-hati," kata Setya dalam pidatonya di ...
| ||||||||
Percepat Pembangunan Infratruktur, Kebijakan Fiskal Jokowi-JK Ekspansif "Sebagai konsekuensi dari percepatan pembangunan infrastruktur, pemerintah memerlukan kebijakan fiskal yang ekspasif agar berdampak pada ...
| ||||||||
Menkeu Yakin Penguatan Rupiah Disebabkan Kebijakan 'Reshuffle' COM, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro meyakini kebijakan perombakan kabinet atau reshuffle yang diambil Presiden ...
| ||||||||
Jokowi: Kebijakan BBM Pahit di Awal, Tapi Manis di Akhir Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyadari, apa yang menjadi keputusannya itu adalah kebijakan yang tidak pro rakyat. Akibat kebijakan itu banyak ...
| ||||||||
Kebijakan Pembatasan Impor yang Dinilai Tidak Tepat Metrotvnews.com, Jakarta: Kebijakan pemerintah yang memperkecil keran impor sapi demi mencapai swasembada daging sapi dinilai sebagai akar ...
| ||||||||
Ini 8 Arah Kebijakan Pemerintahan Jokowi dalam RAPBN 2016 Kebijakan ketiga yakni mendukung upaya pemenuhan anggaran kesehatan sebesar 5% dan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN.
| ||||||||
Kapolri Tanggapi Pejabat Malas Ambil Kebijakan Takut Korupsi Dia juga menyatakan jika penjabat daerah ragu saat mengambil kebijakan atau takut terjerat tindak pidana korupsi, dapat berkonsultasi ke Kejaksaan ...
| ||||||||
Kelola ADD, Kades Jangan Buat Kebijakan Sendiri ''Jangan membuat kebijakan sendiri. Koordinasikan dengan camat dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) ...
| ||||||||
| Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. |
Terima lansiran ini dalam bentuk umpan RSS |
| Kirimkan Masukan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar