| ||
| Kedudukan Wakil Menteri Tetap Belum Jelas KOMPAS.com JAKARTA, KOMPAS.com- Penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 tahun 2012 untuk merespon putusan Mahkamah Konstitusi mengenai kedudukan wakil menteri ternyata belum menyelesaikan persoalan. Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Inilah 18 Wamen Yang Dipertahankan SBY KOMPAS.com KOMPAS/LUCKY PRANSISKAAnggota Komisi III Fraksi Gerindra, Martin Hutabarat bersama pengamat Tata Hukum Negara, Indra Putra Sidin menanggapi keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai jabatan wakil menteri dalam diskusi di Gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Libya Tahan 4 Staf Mahkamah Kejahatan Internasional VOA Indonesia Mahkamah Kejahatan Internasional atau ICC di Den Haag mengatakan empat staffnya telah ditahan di Libya sejak Kamis (7/6). Ketua Mahkamah Kejahatan Internasional (ICC), Sang-Hyung Song (Foto: dok). Mahkamah Kejahatan Internasional (ICC) di Den Haag ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Istana Menjawab Kecaman Yusril Soal SK Wamen Vivanews VIVAnews - Presiden telah merevisi keputusan presiden dan peraturan presiden terkait pengangkatan wakil menteri pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan penjelasan pasal 10 UU Kementerian Negara. Revisi itu sebagai bentuk kepatuhan presiden ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Siti Zuhro, Peneliti LIPI Suara Karya JAKARTA (Suara Karya): Pascaputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan wakil menteri bukan jabatan karier, terbuka peluang konflik antara menteri dan wakil menteri di kabinet. Apalagi, bila menteri dan wakil menteri memiliki afiliasi dan kepentingan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
| Pramono: SBY Harus Segera Perjelas Status Wamen Metro TV News Sebelumnya Mahkamah Konstitusi memutuskan jabatan wamen sama dengan menteri anggota kabinet. "Dalam konteks itu presiden tidak boleh ragu-ragu. Presiden bisa mengajukan apakah itu kepres, ataukah mengajukan revisi UU Kementerian Negara. Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Perpres Baru Bisa Digugat Lagi Media Indonesia Peraturan Presiden (Perpres) 60 tahun 2012 merupakan kelanjutan dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan penjelasan Pasal 10 UU No 39/2008 tentang Kementerian Negara. Sebagian isi Perpres 60 yang bisa menimbulkan guguatan yakni tentang wakil ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Posisi Wamen Akan Kena Gugat Lagi Suara Merdeka CyberNews JAKARTA, suaramerdeka.com - Jabatan posisi Wakil Menteri (Wamen) akan kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini karena GNPK melihat tidak ada itikad baik dari pemerintah terkait putusan Mahkamah Konstitusi, pada Selasa (5/6) lalu. Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| UU KEMENTERIAN NEGARA MK Sarankan Jumlah Wamen Dikurangi Suara Karya JAKARTA (Suara Karya): Juru bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar, menyarankan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengurangi jumlah wakil menteri (wamen) pascaputusan MK dalam uji materiil UU Kementerian Negara. Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Seabrek Wakil Menteri Suara Karya Menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian UU Nomor 38 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, presiden dikabarkan sudah mengeluarkan keppres yang memutuskan bahwa semua wakil menteri dipertahankan di posisi masing-masing, kecuali Wakil ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Presiden Pertahankan Semua Wamen Jambi Independent Online Dalam laman sekkab.go.id diketahui kalau presiden sudah menandatangani keppres, Kamis, 7 Juni atau dua hari paska putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Disebutkan kalau dokumen itu merupakan pengganti Perpres 47 Tahun 2009, Perpres 76 Tahun 2011, ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Hukum Syariah Tasikmalaya Harus Ditanggapi MK Gatra Jakarta - Komisi Nasional Perempuan mengatakan, Mahkamah Konstitusi (MK) harus segera menyampaikan pandangan dan posisi hukum syariah dalam peraturan perundang-undangan nasional, seiring wacana Tasikmalaya yang akan menerapkannya hukum syariah. Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
| Dipenjara Tanpa Perintah Hakim Detikcom Hal inilah yang banyak ditemui dalam putusan kasasi/Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung. Dalam putusan tersebut, amar putusan hanya berbunyi lamanya hukuman: 1 tahun, 5 tahun dan sebagainya. Mendapati kejanggalan ini, mantan Menteri Sekretaris ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Alasan SP3 dugaan korupsi Sisminbakum Kontan Salah satu alasannya karena adanya putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung. Menurut Jaksa Agung Basrief Arief, Mahkamah Agung menyatakan tidak ada unsur melawan hukum dan kerugian negara dalam dugaan korupsi tersebut. Putusan ini kemudian dibahas tim ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Australia Negosiasikan Pembebasan Warganya di Libya KOMPAS.com SYDNEY, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Australia, Bob Carr, Senin 11/6), mengatakan, ia telah berbicara dengan menteri senior Libya terkait penahanan pengacara Mahkamah Kejahatan Internasional (ICC) yang dituduh melakukan tindakan mata-mata. Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Presiden Diminta Segera Perbaiki Perpres Suara Merdeka CyberNews "Semuanya terserah Presiden, tapi lebih cepat lebih baik," kata juru bicara Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, Minggu (10/6). Menurut dia, aspek kebutuhan dalam mengangkat Wamen juga harus diperhatikan Presiden. Karena jika digeneralisir untuk semua ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| SBY Ubah Kepres Pengangkatan Wamen Inilah.com COM, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah melaksanakan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan mengubah keputusan presiden (kepres) pengangkatan wakil menteri (wamen). "Menyikapi amar putusan MK, bahwa keputusan presiden terkait ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA Penetapan Gubernur DIY Tak Menyalahi Demokrasi Suara Karya Hal itu disampaikan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Dr Jimly Asshidiqie, SH usai temu nasional Komunitas Masyarakat Sriwijaya Indonesia, di Yogyakarta, kemarin. Ia menyebutkan, empat provinsi yang disepakati memiliki status dan sifat ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Alasan Jaksa Agung Keluarkan SP3 Sisminbakum Liputan6.com Jaksa Agung Basrief Arief mengatakan penerbitan SP3 karena empat terpidana yang telah diproses di pengadilan, tiga di antaranya dinyatakan bebas oleh Mahkamah Agung sementara satu lainnya masa hukumannya telah habis. Hal tersebut diungkapkan Basrief ... Lihat semua berita mengenai topik ini » |
| ||
| Hidayat Nur Wahid Akan Cari Keadilan ke Mahkamah Agung ... Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Hidayat Nur Wahid ( kanan) dan Didik J Rachbini, berkunjung ke kantor Redaksi Kompas, Jakarta ... pilkada.kompas.com/.../Hidayat.Nur.Wahid.Akan.Cari.Keadila... | ||
| Nasib Wakil Menteri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi ... Oleh Ramzit Purba Akhirnya jabatan Wakil Menteri harus ditentukan melalui palu Mahkamah Konstitusi. Dalam sidang pembacaan putusan, Mahkamah ... gagasanhukum.wordpress.com/.../nasib-wakil-menteri-pasca-p... | ||
| Libya Tahan Empat Staf Mahkamah Kejahatan ... - Pikiran Rakyat DEN HAAG, (PRLM).- Mahkamah Kejahatan Internasional (ICC) di Den Haag mengatakan empat staffnya telah ditahan di Libya, saat bertugas dalam misi resmi ... www.pikiran-rakyat.com/node/191867 | ||
| PEMERIKSAAN BIRO KEUANGAN BADAN URUSAN ADMINISTRASI Mahkamah Syar'iyah Sabang. ... PEMERIKSAAN BIRO KEUANGAN BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG TERHADAP MS SABANG ... www.sabang.ms-aceh.go.id/?pilih=news&mod=yes... | ||
| Adang Daradjatun Rapat Konsultasi bersama Mahkamah Agung Jakarta- Adang Daradjatun mengikuti Rapat Konsultasi bersama Komisi III dengan Ketua Mahkamah Agung. Sesuai dengan acara rapat masa persidangan IV ... bangadang.com/.../2211-adang-daradjatun-rapat-konsultasi-be... | ||
| KETUA MAHKAMAH AGUNG AKAN MELANTIK KETUA MUDA ... Jakarta-Humas. Sekretaris Mahkamah Agung RI dalam suratnya Nomor 244-1/ SEK/KU.01/5/2012 tanggal 10 Mei 2012 perihal Pemberitahuan cuti bersama ... www.pn-sampit.go.id/.../456-ketua-mahkamah-agung-akan-m... |
Kiat: Gunakan batasan situs dlm kueri utk menelusuri dlm situs (site:nytimes.com atau site:.edu).
Hapus lansiran ini.
Buat lansiran lagi.
Kelola lansiran Anda.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar