Lansiran Google - Mahkamah

Berita 39 hasil baru untuk Mahkamah

Politisi PAN Desak SBY Copot Wamen JPNN.com JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) Yadhil Abdi Harahap mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait posisi wakil menteri (wamen). Lihat semua berita mengenai topik ini »

Presiden Diminta Kurangi Wamen SBY Teken Keppres Baru Portal CBN Jakarta - Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar memberikan saran agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengurangi jumlah wakil menteri (wamen). Hal itu setelah adanya putusan MK dalam uji materiil UU Kementerian Negara terkait ... Lihat semua berita mengenai topik ini »

SBY Teken Perpres Wamen JPNN.com JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak membutuhkan waktu lama untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan penjelasan pasal 10 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Lihat semua berita mengenai topik ini »

Eksekusi Bekas Dirut TVRI, Kejaksaan Minta Petunjuk MA JPNN.com Hambatan tersebut adalah adanya perbedaan nomor register putusan Mahkamah Agung (MA) yang terbit tahun 2009 dan 2011. Untuk menindaklanjutinya, menurut Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejagung (Kapuspenkum) Adi Toegarisman, Kejaksaan menyurati MA ... Lihat semua berita mengenai topik ini »

Presiden SBY Dianggap Lelet Respon Putusan MK JPNN.com JAKARTA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai lelet menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal wakil menteri. Padahal keputusan MK itu sangat mengikat dan perlu dilaksanakan. Apalagi, keputusan MK sangat berkaitan dengan status pejabat ... Lihat semua berita mengenai topik ini »

PAN Desak SBY Copot Wakil Menteri Tribunnews COM, JAKARTA - Anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) Yadhil Abdi Harahap mendesak presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait posisi wakil menteri (wamen). "Presiden SBY harus segera ... Lihat semua berita mengenai topik ini » Tribunnews

GN-PK akan layangkan somasi kepada presiden Kontan Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GN-PK) menyatakan akan melayangkan somasi kepada Presiden SBY setelah keluarnya keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan bahwa jabatan Wakil Menteri bersifat non-aktif untuk sementara atau status ... Lihat semua berita mengenai topik ini »

SELAMATKAN WAMEN: SBY teken Perpres No. 60/2012 Bisnis Indonesia 60/2012 tentang Wakil Menteri untuk menggantikan perpres yang sebelumnya, menyusul adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait posisi wamen. Laman Sekretariat Kabinet hari ini menginformasikan Pepres No. 60/2012 telah diteken Presiden Yudhoyono pada 7 ... Lihat semua berita mengenai topik ini » Bisnis Indonesia

Kejagung Urung Eksekusi Sumita Tobing Liputan6.com Pasalnya pihaknya tengan menunggu klarifikasi soal nomor registrasi surat keputusan Mahkamah Agung. Menurut keterangan Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) M Adi Toegarisman kepada wartawan di Kejagung, Jakarta, Jumat (8/6) malam. Lihat semua berita mengenai topik ini »

Ada dan Tiada Wamen Suara Merdeka CyberNews MAHKAMAH Konstitusi (MK) menorehkan keputusan berani dengan menganulir jabatan wakil menteri (wamen) dengan alasan bertentangan dengan Pasal 17 dan 28 D Ayat (1) UUD 1945. Pengangkatan wamen mendasarkan pada norma baru dalam Penjelasan Pasal 10 UU ... Lihat semua berita mengenai topik ini »

Inilah Perpres Baru Wakil Menteri yang Telah Ditandatangani SBY Detikcom Jakarta Menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 yang telah menghapuskan penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tanggal 7 ... Lihat semua berita mengenai topik ini » Detikcom

Wamen Sah Lagi, Parpol Bancakan Kursi Surabaya Post Jakarta-Berbeda dengan biasanya, kali ini pemerintah bekerja super kilat menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang posisi Wakil Presiden (Wamen). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ternyata pada 7 Juni telah menandatangani Peraturan ... Lihat semua berita mengenai topik ini »

Inilah Perpres Baru Wakil Menteri Liputan6.com Liputan6.com, Jakarta: Menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang telah menghapuskan penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani ... Lihat semua berita mengenai topik ini »

Komisi Yudisial Akui Terima Laporan Pemindahan Sidang Soemarmo Suara Merdeka CyberNews JAKARTA, suaramerdeka.com - Ketua BIdang Seleksi Hakim Komisi Yudisial Taufiqurrohman Syahuri di Jakarta, Sabtu (9/6), menyatakan kalau pihaknya mengakui telah menerima laporan dari DPR terkait upaya intervensi terhadap keputusan Mahkamah Agung (MA) ... Lihat semua berita mengenai topik ini »

Ini Dia Perpres Baru soal Wamen yang Telah Ditandatangani Presiden Jaring News JAKARTA, Jaringnews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan gerak cepat menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang posisi wakil menteri alias wamen. Dalam waktu dekat, peraturan presiden (Perpres) dan keputusan presiden ... Lihat semua berita mengenai topik ini » Jaring News

Wamen Masih Ngantor, GN-PK Somasi Presiden SBY Detikcom Jika somasi mereka dipenuhi, Adi meminta Keppres baru tersebut harus disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam pandangan Adi, waktu 3 hari dipandang sebagai waktu yang pantas dan wajar dalam memroses sebuah Keppres. Lihat semua berita mengenai topik ini »

KY Kewalahan Siapkan 15 Calon Hakim Agung Vivanews Merespons permintaan Mahkamah Agung, Komisi Yudisial membuka pendaftaran seleksi calon hakim agung tahap dua, mulai hari ini, Jumat, 8 Juni 2012. Komisioner KY Bidang Rekruitmen Hakim, Taufiqurrahman Syahuri, mengatakan, persyaratan mengikuti seleksi ... Lihat semua berita mengenai topik ini »

Fadel Bakal Ajukan Judicial Review ke MK Terkait Kasusnya Okezone JAKARTA - Kuasa Hukum Fadel Muhammad saat ini tengah mempersiapkan pengajuan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK)terkait dibukanya kembali penghentian perkara dugaan korupsi pengucuran dana sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) ... Lihat semua berita mengenai topik ini » Okezone

Ahmad Yani: KPP Tidak Paham KUHP Okezone Kata Yani, tidak ada surat resmi yang dilayangkan Pengadilan Negeri Semarang untuk pemindahan sidang yang ditujukan kepada Mahkamah Agung (MA). "Apakah mereka bisa baca KUHP, jangan-jangan mereka tidak paham dengan KUHP. Tidak ada surat resmi dari ... Lihat semua berita mengenai topik ini » Okezone

Priyo Yakin Komisi III Tak Intervensi KOMPAS.com Sebelumnya, Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) serta internal Mahkamah Agung menilai para politisi Komisi III telah melakukan intervensi terkait pemindahan persidangan Soemarmo dari Pengadilan Tipikor Semarang ke Jakarta. KPP bahkan sampai melaporkan ... Lihat semua berita mengenai topik ini »

Pemalsu Pakaian Merk Bapai Masuk DPO Berita8 Ingkar janji untuk menyerahkan diri ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk menjalani eksekusi, setelah divonis empat bulan oleh Mahkamah Agung, terpidana kasus pemalsuan merk Tjhang Belly, kini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Lihat semua berita mengenai topik ini » Berita8

RUU Pilkada rawan digugat MK Waspada Online JAKARTA - Deputi Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Veri Junaidi mengatakan, Rancangan Undang-Undang Pilkada yang diusulkan pemerintah rentan digugat di Mahkamah Konstitusi kalau tidak diperbaiki dalam masa pembahasan di DPR. Lihat semua berita mengenai topik ini »

Presiden Tunjuk Menkes Baru sebelum ke Amerika Latin Media Indonesia Presiden akan mengumumkan Menkes baru bersama dengan pemberian keterangan pers terkait dengan penerbitan keputusan Presiden yang baru tentang pengangkatan wakil menteri pascaputusan Mahkamah Konstitusi tentang UU 39/2008. Hal itu diungkapkan juru ... Lihat semua berita mengenai topik ini »

Mencari Hakim Agung Bukan Mencari Sopir Bus hukumonline.com Seleksi kali ini untuk menggantikan empat hakim agung yang akan pensiun hingga Desember 2012 dan satu hakim agung untuk melengkapi kekurangan seleksi sebelumnya sesuai surat permintaan Mahkamah Agung (MA) No. 048/KMA/Hk.01/2012 tanggal 16 Mei 2012. Lihat semua berita mengenai topik ini »

Palestina Incar Status Nonanggota PBB Vivanews Palestina akan berhak menandatangani perjanjian internasional, seperti Statuta Roma dari Mahkamah Kriminal Internasional. Dibutuhkan suara mayoritas dari 193 negara anggota Majelis Umum PBB supaya status negara nonanggota berada di tangan Palestina. Lihat semua berita mengenai topik ini »

Sengit, Dahlan Salip Hatta Surabaya Post Mengalahkan Mahfud MD (Ketua Mahkamah Konstitusi) yang memperoleh 4% dan Prabowo (Ketua Dewan Pembina Gerindra) dengan 3,50% suara. Menurut administrator bursapresiden.com, RE Saputra, pekan ini memang terjadi lonjakan poling online yang per hari ini ... Lihat semua berita mengenai topik ini »

Ketua DPRD Tolitoli Terancam Dimasukkan DPO KOMPAS.com Azis Bestari dihukum enam bulan penjara, berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor putusan 1099 K/Pid/2011, tanggal 5 Oktober 2011. "Kami memberi panggilan untuk eksekusi untuk melaksanakan putusan MA. Selama ini belum pernah ada komunikasi ... Lihat semua berita mengenai topik ini »

Priyo: Komisi III tak Intervensi Kasus Soemarmo Republika Online Komisi III juga bahkan mendatangi Mahkamah Agung terkait masalah ini usai mendapat aduan dari pengacara Soemarmo, Hotman Sitompul. Hal ini yang membuat Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) melaporkan lima anggota Komisi III DPR ke Mabes Polri. Lihat semua berita mengenai topik ini » Republika Online

Sejumlah Pejabat Bangli dan Mantan Tersandung Kasus Hukum Bali Post Kasus Sutapa kini telah melenggang hingga Mahkamah Agung. Berbeda dengan Dewa Gede Rai mantan Camat Tembuku, mantan Camat Bangli, Kadishub dan Kadis Tata Kota serta jabatan terakhir sebagai staf ahli bupati. Pejabat ini sekitar minggu lalu telah ... Lihat semua berita mengenai topik ini »

Kejari Belum Eksekusi Cokro Wijoyo ke Penjara Tribunnews Dijelaskan Judhy, pasca-turunnya putusan Mahkamah Agung (MA) yang menghukum Cokro tiga tahun penjara, pihak terpidana maupun kuasa hukumnya belum pernah berkomunikasi dengan pihaknya. Dan pihak Cokro juga tidak mengajukan keberatan atas rencana Kejari ... Lihat semua berita mengenai topik ini » Tribunnews

KY Diminta Mengambil Langkah Hukum terhadap KPK hukumonline.com Anggota Komisi III dari PPP Ahmad Yani mengatakan salah satu alasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Mahkamah Agung (MA) memindahkan persidangan dari Semarang ke Jakarta adalah adanya kekhawatiran persidangan di Semarang dipengaruhi oleh ... Lihat semua berita mengenai topik ini »

Syarifuddin Sudding Akan Laporkan Balik ICW ke Mabes Polri Okezone Ahmad Yani menambahkan, sampai saat ini pihaknya tidak menemukan surat ususlan pindahan yang dibuat oleh Pengadilan Negeri yang ditunjukan kepada Mahkamah Agung (MA). "Malah kita bingung, surat MA mencantumkan surat Pengadilan Negeri. padahal ... Lihat semua berita mengenai topik ini » Okezone

SBY Dianggap Too Late Too Slow WartaNews Selain itu, dari segi kebijakan publik dinilai tidak merespon secara cepat soal putusan Mahkamah Konstitusi. Apapun, yang dilakukan pemerintah untuk melayani masyarakat seharusnya perlu diperlukan secara cepat,ungkapnya "Presiden harus melihat putusan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » WartaNews

Pimpinan Pastikan Tak Ada Intervensi Komisi Hukum Metro TV News Wakil Ketua Komisi III DPR Nasir Djamil menceritakan asal mula Komisi III mempertanyakan SK Mahkamah Agung yang menyetujui usulan KPK agar lokasi sidang dipindahkan merupakan masukan setelah menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) pada 22 Mei 2012. Lihat semua berita mengenai topik ini »

Nafsiah Mboi Calon Kuat Menkes Koran Sindo Perpres tersebut dikeluarkan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 yang telah menghapuskan penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Perpres ini merupakan pengganti ... Lihat semua berita mengenai topik ini »

Buron BLBI Ditangkap di AS Koran Sindo Mereka antara lain Samadikun Hartono yang divonis empat tahun penjara dalam putusan kasasi Mahkamah Agung (MA). Buron lain adalah David Nusa Wijaya. Direktur Utama Bank Umum Sertivia (1998– 1999) ini disebut-sebut kabur ke Singapura sebelum MA ... Lihat semua berita mengenai topik ini » Koran Sindo

Ruhut: Banggar Sarangnya Para Koruptor Tubas Media Sama seperti lembaga yudikatif, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. "Coba bayangkan, dalam membuat undang-undang (DPR) itu tidak ada kontrol lembaga lain. Seharusnya DPD dihadirkan," kata Irman. Hasil survei tersebut, kata Irman, bisa menjadi ... Lihat semua berita mengenai topik ini » Tubas Media

Komisi III Bantah Intervensi KPK Terkait Soemarmo Tribunnews "Mahkamah Agung secara langsung telah membenarkan asumsi yang beredar di masyarakat bahwa peradilan dapat tidak objektif dan bertentangan dengan prinsip peradilan yang bebas, jujur, dan tidak memihak," jelasnya. melihat hal itu, Koalisi Pemantau ... Lihat semua berita mengenai topik ini » Tribunnews

SBY dan Mendagri Diminta Turun Tangan Atasi Kasus Papua Okezone (Siaran Pers) (Berlangganan) Jika diperlukan, Mahkamah Konstitusi (MK) juga harus turut serta menanganinya. Mengingat, permasalahan ini telah melibatkan dua lembaga negara. "Lagi-lagi saya mohon presiden, mendagri, untuk segera mencari solusi mengenai ini. Lihat semua berita mengenai topik ini » Okezone (Siaran Pers) (Berlangganan)

Blog 1 hasil baru untuk Mahkamah

Buku : Undang-undang Perkebunan: Wajah Baru Agrarische Wet ... Oleh admin Judul: Undang-undang Perkebunan: Wajah Baru Agrarische Wet Dasar dan Alasan Pembatalan Pasal-pasal Kriminalisasi oleh Mahkamah Konstitusi. Penulis: Andi Muttaqien, Achmad Surambo, Wahyu Wagiman. Editor: Wahyu Wagiman ... Sawitwatch

Web 5 hasil baru untuk Mahkamah

UU PENYIARAN: Legislator puji independensi Mahkamah Konstitusi JAKARTA: Komisi I DPR memuji independensi putusan Mahkamah Konstitusi ( MK) dalam berbagai kasus uji materi yang diajukan publik dan berharap ... www.bisnis.com/.../uu-penyiaran-legislator-puji-independensi-...

Hidayat Nur Wahid Akan Cari Keadilan ke Mahkamah Agung - Yahoo! Baca 'Hidayat Nur Wahid Akan Cari Keadilan ke Mahkamah Agung' di Yahoo! News Indonesia. TRIBUNNEWS.COM - Calon Gubernur DKI Jakarta Hidayat Nur ... id.berita.yahoo.com/hidayat-nur-wahid-akan-cari-keadilan-ke-...

Akankah Hak Veto (Kedaulatan) - 3 - Jaringan Advokasi Tambang Jakarta (31 Mei 2012) Setelah menunggu lebih dari setahun, akhirnya Mahkamah Konstitusi memanggil pemohon Uji Materi UU Pertambangan Mineral dan ... indo.jatam.org/saung-pers/siaran-pers/160-siaran-pers.html?...

KETUA MUDA PIDSUS MAHKAMAH AGUNG-RI MEMBUKA ... Rabu 30 Mei 2012 pukul 19.30 WIB, Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung Djoko Sarwoko, SH., MH. Membuka Pelatihan Sertifikasi Hakim Tindak ... www.pt-nad.go.id/ketua-muda-pidsus-mahkamah-agung-ri-m...

Calon Hakim Mahkamah Agung | Facebook Calon Hakim Mahkamah Agung ada di Facebook. Bergabunglah dengan Facebook untuk terhubung dengan Calon Hakim Mahkamah Agung dan orang lain ... id-id.facebook.com/calonhakim.mahkamahagung

---

Lansiran Google sekali dalam sehari ini dipersembahkan oleh Google.

Hapus lansiran ini.
Buat lansiran lagi.
Kelola lansiran Anda.