| ||
| Wamen Diminta Kedepankan Malu KOMPAS.com Pasca-putusan Mahkamah Konstitusi perihal jabatan wakil menteri, Denny Indrayana selaku Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengaku tidak terganggu dengan putusan tersebut. Ia masih menjalankan aktivitas sebagai Wakil Menkumham saat ditanya ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| SBY Digugat Jika Hari Ini tak Terbitkan Keppres Wamen Metro TV News Adi Warman menyatakan, Presiden SBY harus bergerak cepat untuk mengeluarkan keppres baru terkait keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa jabatan wakil menteri status quo atau kosong sampai Presiden mengeluarkan keppres pengangkatan wakil menteri yang baru. Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Keppres Wamen Tak Kunjung Diperbaiki, GN-PK Somasi Presiden Detikcom Jakarta Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang status wakil menteri (wamen) telah 3 hari berlalu. Namun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak kunjung memberhentikan dan mengangkat lagi para wamen tersebut sesuai putusan MK. Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Presiden Tanda Tangani Perpres dan Keppres Wamen KOMPAS.com Sebelumnya, Presiden diminta segera mengubah keputusan presiden dan peraturan presiden tentang wakil menteri hingga sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Pengangkatan Wamen Salahi Legalitas Suara Merdeka CyberNews JAKARTA, suaramerdeka.com - Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyatakan pengangkatan wakil menteri (wamen) bertentangan dengan legalitas. Hal ini dikarenakan posisi tersebut telah menimbulkan distorsi di bidang hukum kepegawaian dan hukum birokrasi ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| PEMBATALAN JABATAN WAMEN Bukti Kepemimpinan SBY Lemah Suara Karya JAKARTA (Suara Karya): Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pembatalan posisi wakil menteri (wamen) jangan sebatas ditilik dari kegagalan ketatanegaraan, tetapi harus menjadi cambuk bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk introspeksi ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| SBY Teken Kepres Baru Wakil Menteri Vivanews Julian tidak menjelaskan apakah ada perubahan jumlah wakil menteri dari sebelum putusan Mahkamah Konstitusi. Yang pasti, Presiden SBY akan segera mengumumkannya. "Akan diumumkan pada waktu dan kesempatan yang tepat," kata Julian. Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Bila Presiden Tak Evaluasi, Bisa Muncul Matahari Kembar di Kementerian Koran Sindo JAKARTA – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada uji materi Pasal 10 Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara membawa implikasi munculnya dua jabatan politik sebagai pimpinan dalam satu kementerian. Jika tidak dikelola dengan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Putusan MK Buka Peluang Renegoisasi Parpol KOMPAS.com JAKARTA, KOMPAS.com — Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai status jabatan wakil menteri sebagai jabatan politis atau political apointe memberikan ruang renegoisasi terhadap kekuatan politik yang mendukung pemerintahan. Kekuatan politik tentunya ingin ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Tahan Bekas Dirut TVRI, Kejagung Tunggu Putusan MA Inilah.com COM, Jakarta - Kejaksaan Agung masih menunggu keputusan Mahkamah Agung (MA) terkait proses eksekusi terhadap terpidana kasus korupsi bekas Dirut TVRI Sumita Tobing. Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) M Adi ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Keppres Baru untuk Wamen Masih Disusun Gatra Jakarta - Pemerintah masih menyusun keputusan presiden (keppres) untuk pengangkatan Wakil Menteri, setelah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), awal pekan ini. Juru Bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, mengatakan, saat ini pembahasan keppres yang ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
| ||
| Korupsi Rp 3 Juta Divonis 4 Tahun Bui, Korupsi Miliaran Rupiah? Detikcom Jakarta Herlina Koibur meradang karena dihukum 4 tahun penjara gara-gara korupsi Rp 3 juta hingga mencari keadilan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dia menerima jika divonis korupsi tapi menolak dihukum 4 tahun penjara karena terlalu berat. Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| "Lebih Baik SBY Berkonsentrasi Tanpa Wamen" Liputan6.com Liputan6.com, Jakarta: Putusan sidang Mahkamah Konstitusi terkait penjelasan Pasal 10 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang menyatakan jabatan wakil menteri adalah 'pejabat karier dan bukan anggota kabinet' adalah ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Jaksa Pengeksekusi Putusan Batal Hukum Dapat Dipidana Gatra Jakarta - Mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra membenarkan pernyataan Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung, Marwan Effendi, bahwa jaksa tidak dapat dipidana dalam mengeksekusi suatu putusan Mahkamah Agung (MA) dan tidak dapat ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Wamen Masih Bekerja, GNPK Ancam Gugat Presiden hukumonline.com Pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan Penjelasan Pasal 10 UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terkait posisi jabatan wakil menteri (wamen), Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GNPK) mengaku menemukan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Diisi Birokrat, Wakil Kepala Daerah Bakal Seperti Wamen JPNN.com "Ini akan menjadi perdebatan dan dikhawatirkan ini akan senasib dengan kedudukan Wamen yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi," ujar AW Thalib di gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/6). Menurut Wakil Sekretaris Fraksi PPP ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
| SBY sudah tandatangani beleid pengangkatan wamen Kontan Mahkamah Konstitusi (MK) menilai, Keppres pengangkatan wakil menteri tersebut mengandung ketidakpastian hukum. MK menganggap, penjelasan pasal 10 itu bertentangan dengan pasal 28 D UUD 1945 karena menetapkan wakil menteri adalah pejabat karir dan bukan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Hakim MK: Wamen Sebaiknya Dikurangi Vivanews Juru Bicara Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, menjelaskan, seharusnya jabatan wamen dikurangi kuantitasnya. Menurut Akil, dengan mengurangi jumlah wamen, maka akan menghindari pandangan masyarakat, bahwa jabatan wamen hanya untuk mengakomodir ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Sidang Wako Semarang Dipindah JPNN.com JAKARTA - Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) mendukung sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Agung (MA) yang memindahkan lokasi sidang Walikota Nonaktif Semarang, Soemarmo Hadi Suwarno (SHS) ke Jakarta. Pemindahan lokasi sidang itu untk ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Pagi Ini, KY Umumkan Lowongan Hakim Agung KOMPAS.com Sebelumnya, KY telah menerima permintaan dari Mahkamah Agung untuk segera menyiapkan pengganti empat hakim agung yang akan memasuki masa purna bhakti pada Juli hingga Desember mendatang. Ketua MA Hatta Ali beberapa waktu lalu mengeluhkan kekurangan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| GNPK : Semoga Wamen Masih Punya Malu Tribunnews Menurut dia putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal Wamen harus dipatuhi dan bukan malah para pembantu Presiden jago ngeles. "Sambil tunggu Keppres yang baru yah Wamen diparkir dulu. Kalau masih kerja itu malunya di mana," kata Adi. Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Alasan Corby Sakit, Seharusnya Tak Jadi Pertimbangan Grasi KOMPAS.com Pertimbangan ini berasal dari Mahkamah Agung kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Nyatanya kan tidak sakit? Alasannya bukan karena alasan hukum. Kalaupun alasan kemanusiaan juga tidak, karena nyatanya dia juga tidak sakit-sakitan. Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Yusril Tetap Ngotot Laporkan Jaksa Ke Bareskrim Suara Merdeka CyberNews JAKARTA, suaramerdeka.com - Jaksa Agung Muda Pengawas Marwan Effendy menandaskan jaksa yang menjalankan perintah untuk melaksanakan eksekusi terhadap terpidana yang diputus bersalah dalam putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) tidak dapat dilaporkan ke ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
| Pimpinan KPK Tanggapi Serius Intervensi Persidangan Soemarmo KOMPAS.com JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menanggapi serius upaya intervensi terhadap keputusan Mahkamah Agung (MA) yang memindahkan sidang Wali Kota Semarang nonaktif, Soemarmo Hadi Saputro ke Jakarta. Lihat semua berita mengenai topik ini » |
| ||
| VIVAnews - Alasan Komisi III Campuri Peradilan Temuan itu, antara lain, adanya surat Komisi Pemberantasan Korupsi tertanggal 4 April 2012 tentang usulan pemindahan tempat persidangan perkara atas nama Soemarno kepada Mahkamah Agung. Permintaan itu, dilakukan karena ... VIVAnews |
| ||
| Bengcu Menggugat Karena FATWA Mahkamah Agung Bukan 1001 ... GKI Yasmin selalu mengatakan IMB nya SAH oleh Mahkamah Agung, Namun ternyata, MA sendiri sebenarnya malah menantang GKI Yasmin untuk menggugat ... hukum.kompasiana.com/.../bengcu-menggugat-karena-fatwa-... | ||
| detikNews : Hakim Mahkamah Agung Nepal Tewas Ditembak Pria ... Hakim Mahkamah Agung (MA) Nepal tewas ditembak oleh pria-pria bersenjata di Kathmandu. Sang hakim tewas dengan sejumlah luka tembak di tubuhnya ... news.detik.com/.../hakim-mahkamah-agung-nepal-tewas-dite... | ||
| Mahkamah Agung Inggris Setujui Ekstradisi Julian Assange London, Seruu.Com - Mahkamah Agung Inggris di London menyetujui ekstradisi Julian Assange, pendiri situs Wikileaks, dari Inggris ke Swedia untuk ... www.seruu.com/.../mahkamah-agung-inggris-setujui-ekstradisi... | ||
| Mahkamah Konstitusi | jakartamagazine.com Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa yang menjadi landasan hukum pengangkatan wamen bertentangan dengan UUD 1945. Sehingga ... jakartamagazine.com/tag/mahkamah-konstitusi/ |
Kiat: Gunakan batasan situs dlm kueri utk menelusuri dlm situs (site:nytimes.com atau site:.edu).
Hapus lansiran ini.
Buat lansiran lagi.
Kelola lansiran Anda.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar