| ||
| Kejati Usut Dugaan Korupsi PDAM Makassar KOMPAS.com Dimulainya pengusutan kasus korupsi PDAM Makassar disampaikan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Sulselbar, Andi Abdul Karim kepada wartawan. Saat ini, pihaknya tengah melakukan pendalaman terhadap hasil temuan BPK di PDAM Makassar yang merupakan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
| Pemberantasan Korupsi di DPR Harus Diutamakan Suara Merdeka CyberNews JAKARTA, suaramerdeka.com - Guna memberantas korupsi, DPR secara kelembagaan harus diutamakan dalam pemberantasan korupsi dan bukan penegak hukum terlebih dahulu. Hal itu diungkapkan Pengamat politik Sebastian Salang. Menurutnya, jika DPR sudah bersih, ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Dirjen Pajak Copot Jabatan TH Gatra Jakarta - Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany mencopot jabatan TH, yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pajak, dari posisinya sebagai Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi Kantor Pajak Pratama Sidoarjo. "Karena terkait dengan kasus ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
| ||
| UJI MATERI Pidana Koruptor 4 Tahun Timbulkan Efek Jera Suara Karya JAKARTA (Suara Karya): Pemberantasan kasus tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) akan melemah jika Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan "gugatan" atau uji konstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang (UU) ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| DUGAAN KORUPSI Fadel Tak Nikmati Dana Sepeser pun Suara Karya Kuasa hukum Fadel, Mochtar Lutfi, menguraikan, kasus dugaan korupsi dana mobilisasi anggota DPRD Provinsi Gorontalo sebesar Rp 5,4 miliar ini bermula ketika Provinsi Gorontalo baru saja berpisah dari provinsi induknya Sulawesi Utara. Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Survei: DPR Lembaga Terkorup di Indonesia Metro TV News Terungkapnya berbagai praktek korupsi mengurangi kepercayaan masyarakat pada partai politik. Survei ini menempatkan DPR di urutan pertama lembaga terkorup di Indonesia. Dari 2000 responden di 33 provinsi, 47 persen suara responden menuding DPR sebagai ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Maraknya Kasus Korupsi Jatuhkan Elektabilitas Partai Pikiran Rakyat Kemerosotan Demokrat tersebut diakui sebagai konsekuensi berbagai masalah yang dihadapi kadernya seperti Anas Urbaningrum, Andi Malarangeng, M. Nazaruddin, Angelina Sondakh, Mirwan Amir dan lain-lain yang disebut-sebut terlibat korupsi berbagai ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| PDIP: Jangan Sampai Korupsi Itu Jadi Kebutuhan Liputan6.com Liputan6.com, Jakarta: Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewi Aryani menilai korupsi yang dilakukan sebagian teman-temannya di Parlemen dan di lembaga pemerintahan lain diakibatkan beberapa hal, salah satunya kebutuhan hidup. Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Penyelidikan Hambalang Diulur Sepekan Lagi JPNN.com JAKARTA - Keinginan sejumlah pihak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menaikkan status penyelidikan dugaan korupsi proyek sport center Hambalang ke tingkat penyidikan sepertinya harus diendapkan dulu. Pasalnya, KPK memutuskan untuk ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Pengamat: Beri Sanksi Parpol Terlibat Korupsi Vivanews VIVAnews - Pengamat parlemen dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Sebastian Salang, menyarankan, sebaiknya partai politik yang diduga terlibat kasus korupsi tidak diperbolehkan ikut pemilihan umum pada 2014. Saat ini, menurut dia, ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Seperti Kanker, Korupsi di Kemendikbud Parah Harian Sumut Pos JAKARTA–Kasus korupsi yang melibatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sangat banyak. Terakhir, dua mantan pentingi Partai Demokrat, yaitu M Nazaruddin dan Angelina Sondakh diduga bermain dalam proyek yang berkaitan dengan beberapan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Proses Hukum Kasus Hambalang Jalan di Tempat Media Indonesia MESKI sudah menggelar empat kali ekspose, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menaikkan status kasus dugaan korupsi proyek pusat olahraga Hambalang ke tingkat penyidikan. KPK masih memerlukan pendalaman kasus dengan anggaran Rp1,2 triliun tersebut ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| KPK Tetapkan TH dan JG Tersangka Gatra Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan status tersangka bagi TH, Kepala Seksi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Sidoarjo, dan JG, pengusaha, yang diduga terlibat kasus suap-menyuap berkaitan dengan pajak. Pimpinan KPK Bambang Widjojanto di ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| 44 Saksi Suap PON Sudah Diperiksa JPNN.com JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah memeriksa sebanyak 44 saksi terkait penyidikan kasus suap revisi Peraturan Daerah (Perda) 6/2010 tentang venue menembak PON Riau. Termasuk tujuh saksi yang diperiksa Jumat (8/6) di SPN ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Bidik Tersangka, Bukti Diperkuat Surabaya Post JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepertinya tidak mau gegabah dalam menaikkan kasus dugaan korupsi pembangunan komplek olahraga Hambalang, Bogor. KPK lebih memilih memperkuat bukti dugaan kasus korupsi senilai Rp 2,25 triliun tersebut. Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
| Hasil Gelar Perkara, KPK Perkuat Tim Penyelidik Hambalang KOMPAS.com JAKARTA, KOMPAS.com - Gelar perkara penyelidikan Hambalang ke-empat yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (8/6/2012), belum menghasilkan penetapan seseorang sebagai tersangka. Hasil gelar perkara memutuskan kalau kasus penyelidikan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| KPK Dinilai Lamban Usut Kasus Hambalang Metro TV News Metrotvnews.com, Jakarta: Gelar perkara Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat malam kemarin, memutuskan menambah tim penyelidik untuk mendalami kasus pembangunan pusat olah raga Hambalang. KPK dinilai lamban karena belum dapat menetapkan tersangka. Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| KPK belum Beberkan Hasil Ekspos Hambalang Media Indonesia JAKARTA--MICOM: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan gelar perkara atau ekspos yang dilakukan pimpinan komisi belum tentu menelurkan peningkatan status kasus dugaan korupsi proyek pembangunan kompleks olahraga Hambalang. Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Ditjen Pajak Perlu Terapi Suara Karya DULU Gayus Tambunan, kemudian menyusul Dhana Widyatmika, dan Rabu (6/6) lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menangkap basah pegawai pajak lainnya yang diduga ada "main" dengan para wajib pajak, yakni Tommy Hindratmo yang tercatat sebagai ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Masyarakat Semarang Ingin Sikap Tegas YLBHI KOMPAS.com Akan tetapi, kalangan masyarakat Semarang dan aktivis pemberantasan korupsi berharap ada sikap lebih tegas dari Yasana Lembaga Bantuan Hukum Indonesia sebagai lembaga yang menaungi LBH. Sebab, selama ini aktivis antikorupsi selalu kritis mengecam ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Belum Ada Tersangka Kasus Hambalang, KPK Empat Kali Gelar Perkara Portal CBN Jakarta - Lebih dari 60 saksi sudah diperiksa, empat kali pula dilakukan gelar perkara, namun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga kemarin, belum juga menemukan tersangka dalam kasus dugaan korupsi megaproyek Pembangunan Pusat Pendidikan, ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| KPK Belum Tingkatkan Kasus Hambalang Vivanews VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi memutuskan belum meningkatkan kasus dugaan korupsi proyek pusat olahraga Hambalang ke penyidikan. Pengusutan kasus Hambalang masih dalam tahap penyelidikan. Hal tersebut merupakan kesimpulan dari gelar perkara ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Mahasiswa Banda Aceh Tolak Kedatangan Anas Metro TV News Mereka menganggap Anas sebagai seorang koruptor. Bertempat di Bundaran Simpang Lima, pengunjuk rasa mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi segera memeriksa keterkaitan Anas dengan kasus Wisma Atlet dan Hambalang. KPK didesak harus mampu mengusut tuntas ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Hukuman Mati Diminta Masuk UU Tipikor Liputan6.com Liputan6.com, Jakarta: Gerakan Pemuda Anti Korupsi (GEPAK) terus mendesak pemerintah agar mengubah Undang-undang Tindak Pidana Korupsi menjadi UU dengan sanksi hukuman minimal seumur hidup dan maksimal hukuman mati. Hal itu penting dilakukan sebagai ... Lihat semua berita mengenai topik ini » |
Lansiran Google sekali dalam sehari ini dipersembahkan oleh Google.
Hapus lansiran ini.
Buat lansiran lagi.
Kelola lansiran Anda.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar