| ||
| ||
Ichsanuddin Noorsy, Ekonom Lembaga Studi Kebijakan Publik Suara Karya Rangkuman pendapat tersebut disampaikan ekonom Lembaga Studi Kebijakan Publik Ichsanuddin Noorsy dan ekonom Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Pande Radja Silalahi secara terpisah di Jakarta, Selasa (10/4). "Saat ini, dana kompensasi ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
Subsidi Membengkak, Balance Budget Sulit Dicapai JPNN.com JAKARTA - Pemerintah meyakini anggaran berimbang (balance budget) bisa tercapai dengan memperbaiki kebijakan subsidi yang ada. Dengan demikian, nantinya subsidi tidak akan memberatkan APBN lagi. "Tergantung kebijakan subsidinya, tapi kalau seperti ini ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
Kiprah Gus Dur Membela Tionghoa KOMPAS.com Kiprah dan kebijakan Gus Dur semasa hidupnya banyak memberi inspirasi bagi warga lintas etnis, agama dan golongan. Dari sudut pandang itulah, buku "Bapak Tionghoa Indonesia" ini ditulis. Buku anggitan MN Ibad dan Akhmad Fikri AF ini secara spesifik ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
Pengamanan Khusus Papua Dinilai Bukan Solusi JPNN.com JAKARTA -- Rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), seperti disampaikan melalui Juru Bicara Julian Aldrin Pasha, Senin (9/4), yang akan mengeluarkan kebijakan pengamanan khusus untuk Papua pascapenembakan pesawat Trigana Air jenis PK-YRV di ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
Perusahaan tambang kena bea keluar 15% Kontan Saat ini, usulan tersebut masih dikaji oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan. Dirjen Mineral Batubara Kementerian ESDM Thamrin Sihite mengatakan, sampai saat ini, dia masih menunggu keputusan Menteri Keuangan. Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
Pertamina Tunggu Payung Hukum Pembatasan BBM KOMPAS.com JAKARTA, KOMPAS.com- PT Pertamina (Persero) menunggu kejelasan kebijakan pemerintah terkait rencana penerbitan aturan untuk membatasi pemakaian bahan bakar minyak bersubsidi. Jika aturan itu terbit, perseroan butuh waktu sekitar dua bulan untuk ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
Konversi Hemat Rp 21 Triliun Padang Ekspres DI tengah kepusingan karena simpang siur kebijakan BBM, menyempil kabar gembira yang perlu digarisbawahi. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengumumkan: konversi minyak tanah ke bahan bakar gas (BBG/elpiji) menghemat Rp 21 triliun subsidi dalam APBN ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
Indonesia Amankan Defisit Anggaran China Radio International Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, pemerintah akan mengambil lima kebijakan menjaga defisit anggaran dalam batas aman 3 persen. SBY juga menhimbau masyarakat mendukung aksi nasional penghematan energi dalam menghadapi tekanan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
Kembangkan Wirausaha Nelayan Padang Ekspres Tanpa peran para entrepreneur, tidak mungkin perekonomian suatu bangsa akan maju," kata Sharif C Sutardjo, usai meresmikan Kantor Koordinator Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Regional Sumatera, kemarin Kebijakan industrialisasi tersebut, kata Sharif, ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
Malaysia Akan Perlonggar UU Gangguan Keamanan Koran Sindo Kebijakan ini berdasarkan undangundang (UU) baru yang diajukan di parlemen kemarin. UU Gangguan Keamanan yang baru ini akan menggantikan UU Keamanan Internal (ISA), yang digunakan pemerintah untuk menahan sejumlah orang, termasuk tersangka teroris dan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
Wasekjen PD: Tidak Perlu Dibocorkan pun Sudah Jelas, PKS Membangkang Detikcom Termasuk soal PKS yang disebut tidak patuh pada kebijakan Setgab. "PKS memang tidak jelas dari awal, jadi kita tidak perlu kata pembocoran. PKS telah melakukan pembangkangan terhadap kebijakan pemerintah," kata Ramadhan sebelum mengikuti paripurna di ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
Rapuhnya Magnet Koalisi Harian Sumut Pos Dalam berbagai perhelatan politik dalam negeri, khususnya pada tahap-tahap akhir penentuan kebijakan yang akan dijalankan pemerintah, tidak jarang terjadi perbedaan pendapat antara pemerintah dan legislative, bahkan di antara sesama anggota legislative ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
HET Elpiji Ditentukan Pemda Hanya Untungkan Pengusaha JPNN.com "Saya berharap Presiden dan DPR mengambil sikap agar tidak dikeluarkannya ketentuan untuk memberikan kewenangan kepada Daerah dalam menetapkan HET Elpiji 3kg," ujar Direktur dan Pendiri Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria, ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
Hemat Energi, SBY Naikkan Suhu AC di Istana KOMPAS.com Lima program penghematan sebelumnya, Presiden mangatakan, ada lima kebijakan terkait penghematan nasional. Kebijakan pertama adalah terkait pengamanan APBN-P 2012. Ada sejumlah langkah yang ditetapkan ketika harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
World Health Organization dan Alzheimer's Disease International ... ANTARA Laporan yang diumumkan hari ini oleh World Health Organization (WHO) dan Alzheimer's Disease International (ADI) menyerukan kepada pemerintah dan pembuat kebijakan agar menjadikan demensia sebagai prioritas kesehatan masyarakat global. Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
Kukuh di Koalisi, PKS Dituding Oportunis Metro TV News Di satu sisi menolak kebijakan pemerintah, namun di sisi lain masih ingin bertahan di pemerintahan," kata Siti Zuhro seusai diskusi di Rumah Perubahan Jakarta, Selasa (10/4). Ia menyebutkan, seharusnya di dalam bernegara, partai politik memberikan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
Ayo, Kembali ke Substansi! Fajar Kalangan DPR menilai Denny arogan dan amatiran, karena mengeluarkan kebijakan "pengetatan remisi" napi korupsi dan teroris menabrak UU Nomor 12/1995 tentang Pemasyarakatan. Itu sebabnya DPR berencana akan melakukan interpelasi terhadap pemerintah atas ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
Multifinance Syariah bebas dari aturan DP Kontan Soalnya, kebijakan itu hanya berlaku pada multifinance konvensional. Tak heran, sejumlah multifinance syariah pun siap memanfaatkan kesempatan itu untuk menggeber pembiayaan kendaraan bermotor. Kabar gembira setelah Badan Pengawas Pasar Modal dan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
Kredit Macet Tinggi Bukan dari KPR KOMPAS.com JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Setyo Maharso mengatakan, kebijakan Bank Indonesia (BI) mengeluarkan aturan kenaikan uang muka (DP) 30 % untuk kredit pemilikan rumah tidak tepat. Pasalnya, rasio kredit macet atau non ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
BoJ Tahan Suku Bunga di Level 0-0,1% Koran Sindo Kebijakan tersebut diambil untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi akibat krisis global berkepanjangan. "Aktivitas ekonomi Jepang sudah menunjukkan beberapa peningkatan namun sebagian besar masih datar bahkan menurun," kata BoJ dalam pernyataan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
| ||
Pilgub Jabar, PPP Tak Beri Atensi Khusus Suara Merdeka CyberNews Menurut dia, kebijakan tersebut diberlakukan hingga tingkat pengurus cabang. DPP tak akan ikut campur termasuk dalam menentukan kandidat yang akan diusung partai dalam Pemilukada di daerah. Kebijakan tersebut berlaku pula bagi Ketua DPW Jabar, ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
|
| ||
Inilah Lima Kebijakan Ekonomi Terbaru dari SBY | bisnis | Tempo.co CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat ini tengah menyiapkan lima kebijakan utama usai penetapan APBN Perubahan 2012. Menurut dia ... www.tempo.co/.../Inilah-Lima-Kebijakan-Ekonomi-Terbaru-d... | ||
DEFISIT ANGGARAN: Diamankan dengan 5 kebijakan - Bisnis.com JAKARTA: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan pemerintah berusaha keras menjaga angka defisit anggaran tetap berada dalam posisi aman. www.bisnis.com/.../defisit-anggaran-diamankan-dengan-5-keb... | ||
Rahbar Jelaskan Posisi Dewan Penentu Kebijakan Pemerintah ... Rahbar atau Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran, Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei Ahad sore (8/4) saat bertemu dengan ketua dan para anggota ... indonesian.irib.ir/.../rahbar-jelaskan-posisi-dewan-penentu-keb... | ||
Gubernur, Pembuat Kebijakan Bukan Pelaksana Teknis Gubernur, Pembuat Kebijakan Bukan Pelaksana Teknis. PDF Print E-mail. Last Updated on Saturday, 07 April 2012 14:53 Written by lentera1 Saturday, 07 April ... www.lenterapapuabarat.com/.../index.php?... |
Kiat: Gunakan tnd petik ("seperti ini") di sktr rangkaian kata dlm kueri agar sama persis.
Hapus lansiran ini.
Buat lansiran lagi.
Kelola lansiran Anda.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar