| ||
| Pemerintah Dinilai Tak Dukung Kebijakan Lingkungan Tempo Interaktif CO, Jakarta-Organisasi lingkungan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyatakan pemerintah tak mendukung penerapan kebijakan lingkungan hidup selama tahun 2011. "Pemerintah justru mematikan perundang-undangan yang mestinya bisa dijadikan dasar ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Pemerintah Memperbesar Pengiriman TKI Formal Pikiran Rakyat Pemerintah akan terus memperbesar penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) formal ketimbang TKI informal. Sepanjang tahun 2011 sudah 510.000 TKI yang ditempatkan berbagai negara. "Tahun 2012 perhatian akan dipusatkan pada peningkatan TKI sektor formal ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Pemerintah Targetkan Ekspor 2012 Senilai 230 Miliar AS Berita Sore Jakarta ( Berita ) : Pemerintah menargetkan nilai total ekspor pada 2012 sebesar 230 miliar dolar AS, lebih tinggi dari perkiraan nilai total ekspor tahun ini sebesar 208 miliar dolar AS. "Target kita sementara, ini hitungan kita 230 miliar dolar AS ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| Pemerintah Belum Bertindak Galamedia Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat mendesak pemerintah untuk segera melakukan langkah konkret terhadap keberadaan para rentenir berkedok koperasi. Terlebih saat ini peredaran rentenir berkedok koperasi sangat marak dan menyebar di wilayah ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Pemerintah Tak Serius Perhatikan Kebebasan Beragama KOMPAS.com JAKARTA, KOMPAS.com — Lembaga sosial dan keagamaan The Wahid Institute menilai pemerintah tidak serius memperhatikan isu kebebasan beragama pada 2011. Peneliti The Wahid Institute, Rumadi, mengatakan, kebebasan beragama sepanjang 2011, berbagai kasus ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Pemerintah Temukan Rembesan Gula Rafinasi KOMPAS.com JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi, menyampaikan, pemerintah menemukan adanya rembesan gula rafinasi ke pasar eceran setelah melakukan survei kepada pengecer. Survei ini dilakukan oleh PT Sucofindo (Persero). ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Pemerintah Dinilai Lamban Tanggapi Peristiwa Sampang Media Indonesia "Pemerintah lambat merespon, padahal korban melapor ke Komnas HAM pada April lalu. Otoritas setempat harus berani menolak desakan kelompok antisyi'ah," tegas Usman. "Negara harus mengusut tuntas hingga jelas apa motif perusakan tersebut serta menghukum ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Pemerintah Rampingkan Kawasan Berikat Vivanews VIVAnews- Pemerintah akan merampingkan kawasan berikat yang saat ini dinilai terlalu besar yaitu mencapai 2.033. Penertiban kawasan berikat ini akan diberi waktu transisi selama tiga tahun. Menurut Menteri Keuangan Agus Martowardojo, kawasan berikat ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Minim, Keberpihakan Pemerintah Terhadap Koperasi Pikiran Rakyat Keberpihakan pemerintah terhadap koperasi dinilai semakin minim. Belakangan, program-program pembinaan terhadap koperasi hanya sekadar upaya untuk menggugurkan kewajiban. Pemerintah dinilai lebih cenderung menggarap usaha kecil menengah (UKM), ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Pemerintah diminta kaji ulang izin pengelolaan lahan BBCIndonesia.com Warga yang tersangkut sengketa dengan sejumlah perusahaan perkebunan dan tambang meminta pemerintah mengkaji ulang pemberian izin usaha kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Sementara sejumlah anggota DPR mengusulkan agar pemerintah melakukan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Program Pemerintah untuk Rumah Rakyat di 2012 Vivanews Yang tak kalah pentingnya, lanjut Iskandar, pihaknya juga akan meningkatkan peran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya melalui program dekonsentrasi lingkungan Kemenpera. "Direncanakan, melalui kerja sama dengan Pokja PKP (kelompok kerja ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Harga Melonjak, Butuh Operasi Pasar JPNN.com PURBALINGGA- Pemerintah diminta segera memikirkan upaya penanganan harga beras di pasaran yang semakin melambung sejak awal Desember lalu. Pemerintah dinilai sudah waktunya untuk menggelar operasi pasar (OP) beras. Jika tidak segera dilakukan OP, ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| SPI Desak Pemerintah Benahi UU Agraria Liputan6.com Karenanya, Serikat Petani Indonesia (SPI) meminta pemerintah untuk segera membenahi berbagai undang-undang agraria. "Pemerintah harus mempertahankan UU No. 5/1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria sebagai undang-undang yang sangat sentral ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Korut: Tak Berkontak Lagi Dengan Pemerintah Lee Myung-bak China Radio International Komite Pertahanan Korea Utara ( Korut ) dalam pernyataannya hari ini ( 30/12 ) mengatakan, Korut untuk selama-lamanya tidak akan berkontak lagi pemerintah Lee Myung-bak. Pernyatakan tersebut mengatakan, setelah wafatnya Kim Jong-il, pemerintah Lee ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Hatta: Ada 6 Ribu Izin Pemda Bermasalah Vivanews Pemerintah telah menyelesaikan pembahasan draft revisi UU tersebut, yang kini dalam proses. UU Pemerintah Daerah itu dipecah menjadi tiga, yakni UU Pemerintah Daerah, UU Pemilihan Kepala Daerah, dan UU Desa. Soal perizinan yang nantinya masuk dalam UU ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Pemerintah Didesak Bentuk Komisi Konflik Agraria Media Indonesia JAKARTA--MICOM: Pemerintah didesak untuk membentuk lembaga nasional untuk penyelesaian konflik agraria. Lembaga ini dinilai bisa secara komprehensif mengatasi berbagai sengketa lahan yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Rancangan Aturan Reforma Agraria Diragukan Tempo Interaktif CO, Jakarta-Penerapan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Reforma Agraria dinilai sulit menyelesaikan segala permasalahan tentang pertanahan atau konflik agraria di Indonesia. "Kalau saya pribadi, saya agak ragu. Tapi kami beri kesempatan," kata ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Pemprov Sumut asuransikan nelayan Waspada Online MEDAN – Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Sumatera Utara mengapresiasi program pemerintah provinsi setempat mengalokasikan dana untuk asuransi jaminan sosial bagi nelayan di daerah itu. "Kami mengapresiasi program Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Gaji Guru tak Bakal Dipangkas JPNN.com Pemerintah menjanjikan tidak akan pernah mengurangi gaji guru meskipun sejumlah pihak menilai gaji guru menyedot banyak anggaran di APBN setiap tahunnya. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh, gaji yang layak sudah ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Myanmar Berniat Bebaskan Lagi Tahanan Pekan Depan Metro TV News Metrotvnews.com, Naypyidaw: Pemerintah Myanmar kemungkinan kembali membebaskan tahanan politik pada hari libur kebangsaan 4 Januari dan 12 Februari 2012. "Lebih banyak tahanan hati nurani dibebaskan segera," kata Aung Ko, ketua panitia urusan peradilan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Radio Lokal di Bangka Tengah Kampanyekan Masalah Kesehatan Media Indonesia BANGKA TENGAH--MICOM: Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, pada 2012 akan menggandeng dua radio lokal dalam mengkampanyekan serta penyebarluasan informasi mengenai kesehatan kepada masyarakat. "Penandatanganan nota kesepakatan kerja ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| 2012, Penambahan Warga DKI Ditekan Hingga 10% Vivanews VIVAnews - Untuk menekan jumlah penduduk Jakarta yang semakin padat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan penambahan penduduk pada 2012 tidak melebihi angka 10 persen dari total penduduk Jakarta tahun ini. Adapun jumlah penduduk Jakarta pada ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Dilema Menaikkan Harga Minyak Suara Merdeka CyberNews BEBAN pemerintah terkait dengan subsidi minyak terlihat kian berat yang dapat mengganggu pembangunan berbagai sektor lainnya. Pemerintah menyatakan dana anggaran BBM subsidi diperkirakan menembus angka Rp 160 triliun sampai akhir 2011. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » |
| ||
| Pemerintah targetkan ekspor 2012 senilai 230 miliar dolar AS ... ANTARAnews.com - Pemerintah menargetkan nilai total ekspor pada 2012 senilai 230 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau lebih tinggi dari perkiraan nilai total ekspor tahun ini senilai 208 miliar dolar AS. ANTARA - Berita Indonesia Terkini | ||
| Program Pemerintah untuk Rumah Rakyat di 2012 | Perumnas Oleh humas_perum Program Pemerintah untuk Rumah Rakyat di 2012. 30 Desember 2011. Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) merencanakan sejumlah program di tahun depan (2012) untuk meningkatkan ketersediaan rumah layak huni yang ... Perumnas | ||
| PBNU: Pemerintah Harus Lindungi Warga Syiah | Indonesia Media ... Oleh Aries Setiawan / V V "PBNU mendesak pemerintah bersungguh-sungguh menunaikan kewajibannya, yakni menegakkan hukum serta memberikan perlindungan kepada segenap warga negara, tanpa membedakan agama dan keyakinannya,' ujar Ketua Umum ... Indonesia Media Online | ||
| Prinsip 3 Al Ustadz Sofyan Chalid Ruray Wajib Taat Kepada ... Oleh Download Kajian Terbaru Download File Kajian Prinsip 3 Al Ustadz Sofyan Chalid Ruray Wajib Taat Kepada Pemerintah dan Larangan Memberontak mp3 | iLmoe Mp3 Kajian Islam. iLmoe Mp3 Kajian Islam | ||
| Pariwisata Bantul Berkembang, Pengaruhi Perkembangan Sektor ... Oleh dew "pemerintah Bantul sangat mendukung pengembangan kepariwisataan. Berbagai ... Dana promosi wisata selain dari APBD juga dari sumber lain yaitu kerjasama dengan pihak swasta,"jelas Assek II Pemerintahan dan Pembangunan DR. ... Bantulkab.go.id: Berita Bantul | ||
| Incar Pasar Baru, Ekspor 2012 Bisa US$230 M | PT Perkebunan ... Oleh fauzy Kegiatan bongkat muat peti kemas di pelabuhan (VIVAnews/Tri Saputro). VIVAnews - Pemerintah optimistis langkah ekspansi pasar ekspor baru seperti kawasan Afrika dan Amerika Selatan bakal mendongkrak nilai perdagangan Indonesia. ... Kementerian BUMN |
| ||
| Bosnia Menyepakati Pemerintah Baru "Tidak ada yang benar-benar mendapatkan apa yang diinginkannya, tapi baik untuk mengakhiri krisis yang sudah berlarut-larut," kata pemimpin Serbia Bosnia ... www.eramuslim.com/.../bosnia-menyepakati-pemerintah-baru... | ||
| Pemerintah Peralihan Libya Rekrut Pejuang Anti Qaddafi Jadi Tentara KBR68H - Pemerintah Peralihan Libya akan merekrut pejuang-pejuang anggota kelompok anti pemimpin Muamar Qaddafi ke dalam angkatan bersenjata ... www.kbr68h.com/.../17151-pemerintah-peralihan-libya-rekrut... |
Kiat: Gunakan tnd petik ("seperti ini") di sktr rangkaian kata dlm kueri agar sama persis.
Hapus lansiran ini.
Buat lansiran lagi.
Kelola lansiran Anda.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar