| ||
| 7 UU/RUU yang Menyisakan Polemik Berkepanjangan Detikcom Pasal ini dinilai melanggar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan wewenang penyadapan diatur lebih rinci dalam UU tersendiri. Pasal lain juga terkait penangkapan yang membolehkan intelijen menangkap warga sipil tanpa mengindahkan prosedur ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| "DPR Jangan Serampangan Gunakan Hak Politik" Vivanews "Jangan sampai pendapat DPR tahu-tahu diputus salah oleh MK," kata Ketua DPR Marzuki Alie. VIVAnews – Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan, hak menyatakan pendapat yang dilontarkan oleh sejumlah anggota DPR adalah wajar jika rekomendasi DPR mengenai ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Incumbent Wajib Mundur Harian Equator Bisakah dalil-dalil Kemendagri meyakinkan MK? Pontianak – Keberanian Mendagri untuk membuat pengaturan kepala daerah yang mencalonkan lagi (incumbent) harus mundur dari jabatannya, mendapat respons positif. Jika polanya seperti dulu maka konflik ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| AJI: Pemusatan Kepemilikan Media Ancam Independensi Pers Detikcom Saat ini, Dwi menjelaskan, pihaknya bersama Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) telah mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas tafsir Pasal 18 Ayat 1, Pasal 34 Ayat 4 UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Bila Serampangan, Hak Menyatakan Pendapat Bisa Mempermalukan DPR Detikcom Sudah hiruk pikuk, nanti hak menyatakan pendapat diuji di MK dan ternyata salah, semakin terpuruklah DPR," papar Marzuki. Ia berharap anggota DPR lebih bijak. Tidak memaksakan kepentingan politik namun mengabaikan nama baik DPR. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » |
| ||
| Hakim Maria Farida Indrati: MK Tidak Perlu Lembaga Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati mengatakan, Mahkamah Konstitusi (MK) tidak memerlukan lembaga eksekusi terkait dilaksanakan atau tidaknya putusan ... www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website... | ||
| Sistem Proporsional Tertutup Bakal Terganjal di MK PENERAPAN sistem proporsional tertutup diusulkan sejumlah Parpol dalam revisi UU Pemilu bakal terganjal di Mahkamah Konstitusi (MK). www.korankaltim.co.id/.../sistem-proporsional-tertutup-bakal-t... | ||
| Apabila MK mengabulkan, APBN bisa rontok - Kaskus - The Largest ... Apabila MK mengabulkan, APBN bisa rontok BERITA DAN POLITIK. www.kaskus.us/showthread.php?t=12221691 | ||
| Hari ini MK Putuskan Pemilukada MTB | BALAGU.COM Sebelumnya MK telah menggelar sidang dengan mengendarkan kesaksian dari pihak pemohon, termohon, dan pihak terkait. Sengketa pemilukada MTB ... www.balagu.com/node/5765 |
Kiat: Gunakan tnd petik ("seperti ini") di sktr rangkaian kata dlm kueri agar sama persis.
Hapus lansiran ini.
Buat lansiran lagi.
Kelola lansiran Anda.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar