| ||
| ||
| SPI: Kebijakan Pertanian dan Pangan Kontradiktif Liputan6.com Liputan6.com, Jakarta: Serikat Petani Indonesia (SPI) menyatakan kebijakan pemerintah di bidang pertanian dan pangan sangat kontradiktif. Satu sisi pemerintah banyak mengeluarkan kebijakan pertanian dan pangan, di sisi lain pemerintah mengesahkan RUU ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Pimpinan DPRD Plesiran, Pembahasan KUA-PPAS Molor Harian Sumut Pos LANGKAT- Eksekutif enggan ambil pusing terkait molornya pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2012, karena keterlambatan itu akibat pihak DPRD Langkat belum membahasanya. "Draft KUA PPAS sudah kami serahkan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| PWI lebih maju karena syarat kesarjanaan Waspada Online MEDAN - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara dinilai selangkah lebih maju dengan kebijakan yang mempersyaratkan wartawan yang boleh ikut ujian anggota muda harus sarjana. "Secara organisasi PWI sendiri baru memulai kebijakan wartawan harus ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Mulai 2012 Pengunjung Monas Dibatasi Vivanews Jika biasanya ada 5.000 pengunjung setiap hari yang memadati Monas, kini Unit Pelaksana Teknis (UPT) Monas mengeluarkan kebijakan untuk membatasi jumlah pengunjung yang akan menuju puncak Monas hingga 2.000 orang saja per hari. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Tiket Anak KA Ekonomi Dihilangkan Suara Merdeka CyberNews Kebijakan tersebut bersamaan dengan pemberlakuan tiket baru KA kelas rakyat itu yang terbagi dalam dua zona, terdekat dan terjauh berdasarkan jarak tempuh. Juru bicara PT Kereta Api Indonesia (KAI) Pusat, Sugeng Priyono yang dihubungi, Kamis (29/12), ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Paradoks dari Gerdu Kempling Suara Merdeka CyberNews Hal ini tampak dalam kebijakan politik anggarannya yang secara drastis menaikkan alokasi. Dari tujuh program unggulan Pemkot dan dalam kebijakan belanja daerah pada kebijakan umum APBD sejak tahun anggaran 2011 hingga 2012, belanja penanganan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| UGM Tolak Nilai UN untuk Terima Mahasiswa Metro TV News "Kami menilai masih banyak hal yang harus dikaji untuk menerapkan kebijakan tersebut," kata Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Sudjarwadi di Yogyakarta, Kamis (29/12). Menurut dia, nilai ujian nasional (UN) tidak serta merta bisa dijadikan tes masuk ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
| PDIP Dukung Riset Wahid Institut terhadap Diskriminasi WN Tribunnews Bagi PDIP, ini terjadi karena negara tidak secara konsisten mengintegrasikan perspektif HAM dalam kebijakan penanganan konflik dan tidak serius dalam menegakkan hukum. "Penolakan otoritas atas fakta diskriminasi terhadap kelompok minoritas, ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
| Capello Kritik Naturalisasi Jerman Tempo Interaktif CO, Dubai - Pelatih Inggris, Fabio Capello, mengkritik kebijakan Jerman yang menggunakan pemain naturalisasi untuk memperkuat tim nasional mereka. Dalam wawancara dengan wartawan di Dubai hari ini, Don Fabio--sebutan Capello--bahkan menggunakan istilah ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Venezuela Biayai Pengangkatan Implan Payudara Vivanews Kebijakan ini diambil oleh Venezuela menyusul terungkapnya cacat produksi pada silikon yang digunakan untuk implan payudara buatan perusahaan Perancis, Poly Implant Prothese (PIP). Sader mengatakan operasi gratis hanya untuk pengangkatan, ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Lihat Latihan Barcelona Harus Bayar Goal.com Indonesia Kebijakan baru itu diterapkan untuk bisa menambah pemasukan keuangan Barcelona yang saat ini sedang berutang besar. Kabarnya Barcelona memiliki utang mencapai 369 juta euro dan mengalami kerugian sembilan juta euro di musim lalu meski bisa memenangi ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Tegaskan Sistem Presidensial, Parlemen Cukup Dua Fraksi Media Indonesia Ia berharap kebijakan tersebut akan segera bisa diterapkan pada parlemen hasil pemilu 2014. Muhaimin memandang, banyaknya dinamika di parlemen, atau manuver partai koalisi yang tidak selalu mendukung kebijakan eksekutif membuat jalannya pemerintahan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Pusat Kucurkan Rp3 Miliar, Sungai Deli Akan Dibersihkan Harian Sumut Pos Kebijakan ini dilakukan untuk menyelamatkan sungai yang dulunya sempat menjadi urat nadi perdagangan dan dilalui kapal-kapal persiar dengan airnya yang dikenal bersih. Rencananya pembersihan menggunakan perahu. "Minggu pertama Januari tahun depan kita ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Menhut Bentuk Tim Mediasi Jambi Independent Online Tak mau disalahkan, politisi PAN ini mengatakan, konflik lahan ini muncul karena kebijakan masa lalu. Kebijakan itu sudah tidak tepat lagi untuk diterapkan. Dulu, kata dia, investor mendapat berbagai kemudahan untuk membuka kebun sawit. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| SNI Unjuk Kerja Lampu Disiapkan Koran Sindo Tapi belum tahu bulan apa karena kami butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya,mulai laboratorium uji hingga mengetahui seberapa besar kesiapan sektor industri terkait," kata Kepala Pusat Standardisasi Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Warga Kedung Ombo Tolak Pembangunan Kantor Pemkab Boyolali Republika Online Warga bekas korban penggusuran pembangunan Waduk Kedung Ombo memprotes kebijakan tersebut dan mendesak gubernur Jateng bertindak tegas dengan membatalkan rencana tersebut. Sejumlah perwakilan warga korban penggusuran proyek Waduk Kedung Ombo bertemu ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Sopir Angkot di Depok Wajib Berseragam Liputan6.com Kebijakan ini diambil setelah terjadinya kasus perkosaan dan perampokan di atas angkot, terhadap seorang pedagang sayur di Pancoran Mas, Depok, ketika hendak berbelanja ke pasar pada 14 Desember lalu. Kebijakan serupa telah diterapkan di Ibu Kota. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Patut Dikaji Ulang Suara Karya "Bulog semestinya melakukan evaluasi atas kebijakan raskin sebelum menaikkan harga tebus. Sejauh ini, Bulog tidak mengurangi jumlah alokasi raskin, tetapi justru menambahnya," kata Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perhimpunan Petani dan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Peran Koperasi Harus Direvitalisasi Pikiran Rakyat Di sisi lain, menurut dia, para penggiat koperasi juga harus semakin meningkatkan perannya, jangan hanya menunggu kebijakan pemerintah. "Saat ini peran penggiat koperasi sangat kurang, harus kembali ditingkatkan jika memang ingin koperasi kembali ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Seniman Cimahi Butuh Dukungan Pikiran Rakyat Ketua Dewan Kesenian Cimahi Dede Syarif HD meminta Pemerintah Kota Cimahi dan DPRD Kota Cimahi untuk segera membuat kebijakan dalam dukungan penggunaan Gedung Rio sebagai Gedung Kesenian Kota Cimahi. Hal itu untuk melanjutkan dukungan penggunaan Gedung ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Sebagian Mobdin Ditarik Pontianak Post Dia sadar, akan ada kepala dinas yang tidak senang dengan kebijakan itu. "Pasti ada yang marah dengan saya dengan rencana ini. Terserah, kalau tidak setuju jangan mau jadi kepala dinas," ujarnya. Mobil dinas yang ditarik, kata Sutarmidji, ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| 10 Anggota LOS & LOD DIY ditetapkan Solopos Lembaga bentukan Gubernur DIY tersebut diminta sanggup memberi umpan balik atau masukan atas kebijakan pemerintah. Nama-nama anggota LOS dan LOD tersebut telah diserahkan ke Gubernur DIY dan telah disetujui pada Rabu (28/12). ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Posisi AVB Dijamin Aman Koran Sindo Kebijakan Abramovic terbilang berubah dramatis.Sebelumnya dia selalu mendukung para pemain yang mengeluh kinerja pelatih yang diminta menggantinya. AVB dinilai egois dan tidak berkomunikasi dengan pemain setelah pertandingan usai di kamar ganti. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Mulai 15 Januari, Mobil Nyelonong Tanpa E-Toll Card Kena Tilang Portal CBN Kebijakan berdasarkan fakta bahwa sering kali pengendara yang tidak memiliki fasilitas E-Toll Cardmasuk GTO. Harapan mereka, tidak perlu antri lama di gerbang konvensional. Padahal saat sudah mencapai GTO, palang tidak terbuka karena dianggap tidak ada ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Pemesanan ganda saham IPO wajib batal jika oversubscribed Kontan Namun, draf revisi berisi kebijakan tersebut sampai saat ini masih belum resmi ditandatangani oleh Ketua Bapepam-LK. Gonthor mengungkapkan, revisi yang termuat dalam aturan IX.A.7 ini ditargetkan bisa mulai diberlakukan awal tahun 2012. Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| AS jual pesawat tempur ke Arab BBCIndonesia.com Penjualan itu merupakan bagian dari upaya AS untuk memformat kebijakan pertahanan di Teluk Persia dalam memantau Iran. Pengumuman itu disampaikan setelah pejabat AS mempertimbangkan ancaman dari Teheran. Teheran mengancam paka pekan ini akan menganggu ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
| Petani Brebes Unjuk Rasa KOMPAS.com "Dengan kebijakan penarikan urea Kujang dan membiarkan anjloknya harga bawang merah, justru cerminan bahwa pemerintah tetap menempatkan petani sebagai objek dan korban kebijakan," katanya. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
|
| ||
| Korut tidak akan ubah kebijakan - AntaraNews.com ANTARAnews.com - Korea Utara, Jumat menolak mengubah kebijakan dan mengancam akan membalas tindakan Korea Selatan. Pernyataan itu dikeluarkan sehari setelah negara itu mengumumkan putra almarhum pemimpin Kim Jong-Il ... ANTARA - Berita Indonesia Terkini | ||
| Hasil Ekspor Harus Disimpan di Bank Lokal Berlaku Efektif per 2 ... Oleh Admin Sumut Pos Kebijakan itu disambut baik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumut. Seperti yang disampaikan sekretarisnya, Laksamana Adyaksa, Apindo yang mendukung regulasi BI tersebut sekaligus meminta pemerintah menciptakan suasana ... Harian Sumut Pos |
| ||
| Kebijakan Revitalisasi Pertanian Gorontalo Antar Faiz Mahmud ... Mantan Kepala UPTD BPTPH Provinsi Gorontalo, Faiz Mahmud meraih gelar doktor di bidang ilmu Administrasi Publik di UNM. gorontalo.tribunnews.com/.../kebijakan-revitalisasi-pertanian-g... | ||
| Diskusi Kebijakan Pertanian di Tengah Pragmatisme Politik | www ... Diskusi Kebijakan Pertanian di Tengah Pragmatisme Politik Monday, 26 December 2011 02:11 Akbar Tandjung: Kebijakan Pangan Tidak Jelas JAKARTA... www.indopos.co.id/.../19463-diskusi-kebijakan-pertanian-di-t... | ||
| hukumonline.com : Kebijakan Ekonomi 2011 Pro Pemodal Kebijakan ekonomi yang pro pemodal disinyalir merupakan salah satu penyebab munculnya konflik sosial di beberapa daerah Indonesia. Setelah mencuatnya ... hukumonline.com/.../kebijakan-ekonomi-2011-pro-pemodal | ||
| Melegalkan partisipasi masyarakat dalam kebijakan Book cover Melegalkan partisipasi masyarakat dalam kebijakan ... Berbagai pilihan kebijakan dan peraturan untuk dapat lebih memahami dan ... www.redd-indonesia.org/index.php?option... | ||
| UE Ubah Kebijakan Bantuan kepada Indonesia | Investor Daily Uni Eropa mengubah kebijakan bantuannya kepada Indonesia menyusul peningkatan pendapatan per kapita sehingga naik peringkat dari negara miskin ... www.investor.co.id/home/ue-ubah-kebijakan.../26978 |
Kiat: Gunakan batasan situs dlm kueri utk menelusuri dlm situs (site:nytimes.com atau site:.edu).
Hapus lansiran ini.
Buat lansiran lagi.
Kelola lansiran Anda.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar