| ||
Tahun 2011 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 6,6 Persen Tempo Interaktif "Saya rasa keseluruhan tahun (sebesar) 6,6 persen," kata Direktur Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia Perry Warjiyo, Jumat, 5 Agustus 2011. Sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) telah meliris angka pertumbuhan ekonomi Indonesia ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
Gerrard Puji Kebijakan Transfer Pemain Liverpool Bola.net Bola.net - Kapten Liverpool Steven Gerrard mengaku sangat senang dengan pembelian pemain-pemain baru berkualitas yang didatangkan timnya musim panas ini. The Reds cukup aktif di bursa transfer dengan setidaknya ada lima muka baru yang didatangkan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
Komite Guru Bekasi Dibingungkan Kebijakan Birokrasi Pemerintah Pikiran Rakyat Komite Guru Bekasi (KGB) merasa dibingungkan oleh kebijakan birokrasi Pemerintah Kota Bekasi yang masih saja mempersulit proses pengajuan 1.945 guru dan tenaga tata usaha honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil. Langkah mereka kembali tersendat setelah ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
China Longgarkan Jumlah Anak Vivanews VIVAnews - China melonggarkan kebijakan pembatasan kelahiran bagi keluarga yang kehilangan anak-anak mereka dalam musibah tanah longsor yang terjadi tahun lalu. Keputusan ini dibuat untuk memenuhi apa yang disebut pemerintah China sebagai kuota ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
PE Lamban bukan karena Tonase Padang Ekspres Aiatawa, Padek—Kebijakan pembatasan tonase dan rencana konversi minyak tanah ke gas disebut menyebabkan target pertumbuhan ekonomi (PE) Pemko Padang sebesar 6,11 persen tahun ini sulit terealisasi. Pasalnya kebijakan tersebut diklaim menurunkan geliat ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
Rp 10,8 M untuk Pembangunan Jalan Tribunnews Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Pontianak Sutarmidji di hadapan rapat paripurna mengenai Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plapond Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2011, Jumat (05/08/2011). "Sesuai dengan usulan beberapa ruas jalan akan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
Usai Lebaran, BK Absensi Dewan Jambi Ekspres JAMBI - Merasa belum punya kekuatan memperbaiki citra DPRD, Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jambi, Hasan Ibrahim berencana membuat kebijakan baru. Diantaranya, membuat absensi tersendiri atas kehadiran anggota-anggota DPRD Provinsi Jambi. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
Utang AS Sisakan Bom Waktu Koran Sindo Segala kebijakan yang dibuat di Negara Paman Sam itu selalu menimbulkan reaksi dari negara lain yang menjadi mitranya, baik di bidang politik maupun ekonomi. Khusus di dalam bidang perekonomian, ada banyak kepentingan yang terlibat di sana. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
Moratorium PNS Mulai September Koran Sindo Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan mengatakan, kebijakan moratorium akan diberlakukan selama setahun. "Satu tahun aja dulu. Kalau ternyata penataan belum beres akan diperpanjang," ujar Mangindaan di Kantor ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
Kemendagri Pertanyakan Otonomi Khusus Bali Vivanews VIVAnews - Kementerian Dalam Negeri menegaskan selama ini belum ada kesepakatan kolektif dari seluruh pengambil kebijakan di Bali atas usulan otonomi khusus Pulau Seribu Pura itu. Bagi Kemendagri, tak ada kejelasan dasar bagi Bali untuk menyandang ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
Buka Lapas, Kemenkumham Setengah Hati Surabaya Post Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Patrialis Akbar membantah kalau kebijakan tersebut sebagai upaya untuk menutup-nutupi informasi seputar lapas yang belakangan banyak disorot seiring dengan terungkapnya jaringan narkoba yang memiliki mata rantai ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
Data Kemiskinan Pemprov Dinilai Tidak Akurat Surabaya Post Data berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) itu masih bersifat sementara, namun sudah digunakan Pemprov dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Padahal data kemiskinan dari BPS tersebut ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
Layanan KA Lebaran Tak Optimal Galamedia Ditegaskan Nugroho, kalau memang pemerintah tidak sanggup membayar PSO untuk PT KA, sebaiknya pemerintah menyerahkan kebijakan tentang tarif KA ekonomi kepada PT KA. Dengan demikian, PT KA bisa mengatur hal itu dengan melakukan penyesuaian tarif. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
Kesadaran Perusahaan Masuk Jamsostek Meningkat Galamedia "Berbagai kebijakan untuk efisiensi sejumlah tenaga kerja menjadi salah satu lambatnya kepesertaan jumlah karyawan yang didaftarkan pada Jamsostek," terang Direktur Utama Jamsostek, H. Hotbonar Sinaga, dalam acara "Insurance Goes to Campus" yang ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
DRD Sumut Gelar Workshop Jakstrada Iptek Harian Sumut Pos Workshop ini memaparkan soal Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah (Jakstrada) berbasis Ilmu Pengetahuan dan teknologi (Iptek) Sumatera Utara tahun 2011-2015 yang telah disusun oleh Dewan Riset Daerah (DRD) bersama ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
| ||
Dinkes Papua Diminta Perhatikan Korban Penembakan Nafri Republika Online "Saya minta pihak terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan Provinsi Papua dan RSUD Abepura untuk memberikan suatu kebijakan terkait masalah pembiayaan perawatan dan pengobatan korban penembakan yang terjadi pada Senin (1/8) lalu," Kata ketua Komisi A ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
BPH Migas Perkirakan BBM Bersubsidi Lebih 2% Inilah.com Namun, hal akan terjadi jika pemerintah tidak melakukan kebijakan sesuatu untuk mengatur penyaluran BBM tersebut. "Dugaan saya hingga akhir tahun over quota BBM terhadap APBN-P 2%, itu kalau kita tidak berbuat apa-apa," ungkap Tubagus. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
Pemerintah Indonesia Waspadai Krisis Eropa Pikiran Rakyat Pemerintah tengah mempersiapkan instrumen kebijakan dan meningkatkan koordinasinya untuk menghindarkan dampak krisis yang lebih buruk lagi. Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan itu ketika membuka Rapat Terbatas di Kantor ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
Kontribusi APBN Terhadap Pertumbuhan Masih Minim Pontianak Post Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengakui, ada tiga titik hambatandalam pelaksanaan kebijakan penganggaran di APBN. Yakni, prosesperencanaan, lelang, hingga penyelesaian pembayaran. "Perencanaan terkait belanja modal dan infrastruktur harus didesain ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
Pemkab Ingatkan Kewajiban THR Tribunnews Menurut Agus, perusahaan yang ada di Kubu Raya telah diberikan surat imbauan untuk memberikan THR kepada karyawannya sesuai dengan kebijakan yang telah diatur. "Kita harapkan perusahaan membayar tepat waktu sehingga para karyawan dapat mempergunakan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » |
| ||
Timsus TKI : Kebijakan Amnesty Malaysia Bagi PATI Dinilai Politis JAKARTA - Kebijakan Amnesty Pemerintah Malaysia bagi Pendatang Asing Tanpa Ijin (PATI) yang jumlahnya diperkirakan mencapai 2,2 juta (70% TKI) dinilai Tim Khusus TKI DPR RI (Timsus TKI) yang diwakili Eva Kusuma Sundari bermuatan politis ... Berita Terkini | ||
PM Kan Janjikan Jepang Bebas Nuklir - AntaraNews.com Wali kota Hiroshima, Kazumi Matsui, juga menyerukan pemerintah untuk meninjau kebijakan energi negara setelah kecelakaan Fukushima, yang terburuk di dunia sejak ledakan Chernobyl 25 tahun lalu. "Radiasi yang terus menerus telah membuat ... ANTARA News - Berita Terkini |
| ||
Radio Republik Indonesia - Mario Teguh : Kebijakan Menentukan ... Kualitas yang pertama itu KECERDASAN, yang kedua KEPANDAIAN dan yang ketiga KEBIJAKAN. Nah, Kecerdasan itu kualitas yang dibangun oleh lingkungn dan ... www.rri.co.id/.../Mario%20Teguh%20:%20Kebijakan%20Me... | ||
Kebijakan Pengembangan Pakan Ternak Kebijakan pengembangan pakan, di antaranya mendukung PSDSK 2014 penyediaan pakan dan air untuk mendukung pencapaian program PSDSK 2014 dilaksanakan dengan 2 ... www.sinartani.com/index.php?option=com... | ||
Kebijakan Amnesti 6P Malaysia Bernuansa Politis | www.indopos.co ... Kebijakan Amnesti 6P Malaysia Bernuansa Politis JAKARTA-Kebijakan pemerintah Malaysia yang memberlakukan kebijakan Amnesti 6P (Pendaftaran- Pengamp... www.indopos.co.id/.../14453-kebijakan-amnesti-6p-malaysia-... | ||
Kebijakan Publik | Facebook Kebijakan Publik. Back to FORMASI (Forum Pemuda Peduli Sosial) ... Menurut kawan -kawan Prioritas kebijakan publik apa, yang sesuai dengan kebutuhan ... www.facebook.com/topic.php?uid=121676941189058... | ||
Hugo Chavez Publikasi Kebijakan, Keputusan, dan Dukungan Lewat Twitter Hugo Chavez Publikasi Kebijakan, Keputusan, dan Dukungan Lewat Twitter. www.wartaegov.com/berita-1393-hugo-chavez-publikasi-kebi... | ||
Perlu Ada Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Tambang di Daerah Jakarta: Pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sepakat perlu ada evaluasi sistem, kebijakan, dan praktik pengelolaan sumber daya mineral di daerah ... www.presidenri.go.id/index.php/fokus/2011/07/.../7061.html | ||
detik Finance : Cerita 'Ping Pong' Kebijakan BM Anti Dumping ... Presiden SBY memutuskan penundaan pengenaan BMAD produk terigu dari Turki. Proses keputusan itu setidaknya hampir memakan waktu satu setengah tahun lebih ... finance.detik.com/.../cerita-ping-pong-kebijakan-bm-anti-dum... | ||
apakah arti dan maksud kebijakan defisit anggaran yang dilakukan ... apakah arti dan maksud kebijakan defisit anggaran yang dilakukan pemerintah? Ilmu Kemasyarakatan Korporasi. 5 Nilai 0 Jawaban Dilihat 17 Kali ... www.google.co.id/tanya/thread?tid=6a5992ab5f5604f7 |
Lansiran Google sekali dalam sehari ini dipersembahkan oleh Google.
Hapus lansiran ini.
Buat lansiran lagi.
Kelola lansiran Anda.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar