| ||
| ||
| KPK Diminta Awasi Korupsi & Penyalahgunaan Wewenang DPR Detikcom Jakarta - KPK diminta mengawasi korupsi politik yang mungkin dilakukan DPR. Hal ini mengingat isu gencar adanya mafia anggaran di DPR yang diserukan oleh anggota Banggar DPR dari PAN, Waode Nurhayati. "KPK harus aware terhadap korupsi politik dan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Konsisten Sikat Koruptor, ICW Diberi Gelar UII Award Detikcom "Di saat amburadulnya legislatif, yudikatif, dan eksekutif dalam memberantas korupsi, ICW hadir sebagai pilar keempat dalam penuntasan korupsi," ujar Edy dalam jumpa pers "Pemberian UII Award," di restaurant Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| PEMBERANTASAN KORUPSI PKS dan Demokrat Didesak Tunjukkan Komitmen Suara Karya JAKARTA (Suara Karya): Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat (PD) ditantang untuk menunjukkan komitmennya dalam memberantas korupsi. Kedua partai politik tersebut selama ini dikenal sebagai partai bersih (PKS) dan partai anti korupsi (PD) ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| “Pemilihan Pimpinan KPK, Momentum Bagi SBY†Vivanews Salah satu penyebabnya, menurut LSI, adalah keoknya pemberantasan korupsi di tubuh Demokrat sebagai partai yang dibina SBY. Kasus dugaan suap Nazaruddin menjadi blunder bagi SBY. Namun Anggota Komisi Hukum DPR Bambang Soesatyo menilai, ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Pensiun Dini PNS Tak Efektif Berantas Korupsi Vivanews VIVAnews - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai wacana pensiun dini Pegawai Negeri Sipil (PNS), khususnya di lingkungan Kementerian Keuangan, tidak akan mempengaruhi pemberantasan korupsi. Ini karena tipologi korupsi terjadi di tingkat pengambilan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Muhaimin Bungkam Soal Kasus Korupsi PLTS Tempo Interaktif TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar memilih bungkam saat ditanya perihal dugaan kasus korupsi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2008. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Senjata Baru China Lawan Korupsi: Internet Vivanews Isinya: "Siapkan 100 peti mati, 99 akan saya kirim pada para koruptor. Yang satu, untuk saya -- jika saya melakukan korupsi." Genderang perang melawan korupsi ditabuh. Hingga kini, China belum berhenti melawan praktek haram tersebut. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Kejati Dituding Plintir Kasus Korupsi BPN Bangkalan Surabaya Post SURABAYA - Sebagai pihak pelapor perkara dugaan korupsi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bangkalan, Evy Aisya Andriani sekaligus Lurah Kraton mencurigai ada data-data yang sengaja diplintir oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Contoh Cina dalam Berantas Korupsi Liputan6.com Liputan6.com, Pangkalpinang: Pemberantasan korupsi di Indonesia masih kurang maksimal sehingga tidak memberikan efek takut bagi para koruptor. Pemerintah Indonesia selayaknya mencontoh Cina dalam memberantas koruptor. Hal ini disampaikan Dekan Fakultas ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Kejati Papua Tangani 84 Kasus Dugaan Korupsi Cenderawasih Pos JAYAPURA-Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua, Constantien Ansanay, SH, CN mengungkapkan bahwa saat ini, Kejaksaan Tinggi Papua menangani 84 kasus dugaan korupsi yang terjadi di Papua. "Dari 84 kasus dugaan korupsi itu, ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Transaksi Mencurigakan Korupsi Wisma Atlet Baru Bertambah Enam Republika Online ID,JAKARTA - Setelah tigabelas hari berselang sejak Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan berkirim surat kepada penyedia jasa keuangan, bank baru menambah enam transaksi mencurigakan terkait dugaan korupsi pembangunan wisma atlet sehingga ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| KORUPSI SISMINBAKUM Kejagung Tidak Tahu Asal Dana Diskusi Forum ... Suara Karya JAKARTA (Suara Karya): Kejaksaan Agung tidak mengetahui siapa sponsor atau penyandang dana pada diskusi bertema "Mengupas Kasus Sisminbakum" yang diselenggarakan Forum Komunikasi Wartawan Kejaksaan Agung (Forwaka) di Jakarta, Kamis (23/6) pekan lalu. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Blatter: Kesimpulan Soal Korupsi di FIFA Diumumkan Juli Mendatang Pikiran Rakyat Presiden FIFA Sepp Blatter mengungkapkan bahwa dia mengharapkan penyelidikan mengenai korupsi di badan sepak bola dunia untuk disimpulkan pada bulan depan. Selain itu, pria kelahiran kota Visp 75 tahun lalu itu menyatakan bahwa dirinya tidak akan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| DPR Tak Berwenang Tetapkan Masa Jabatan Suara Merdeka CyberNews Pasalnya, DPR tidak memiliki kewenangan menafsirkan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Apalagi tafsiran yang dikembangkan DPR itu merupakan opini menyesatkan atau inkonstitusional. DPR hanya berwenang memilih calon yang diajukan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| KPK Didesak Ambilalih Kasus Depo Balaraja Bali Post Anggota Komisi III DPR Syarifuddin Sudding mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil alih kasus dugaan tindak pidana pembangunan Depo Bahan Bakar Minyak di Balaraja yang diduga merugikan keuangan negara (Pertamina) sebesar 6,4 juta dolar ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Berkas Kader PDIP P21 Surabaya Post LAMONGAN – Kasus dugaan korupsi bantuan dana dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang melibatkan dua kader PDIP Lamongan bakal segera dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Kasus tersebut bakal menjadi kasus pertama asal ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Lagi, Denny Bilang Keppres Busyro Segera Diteken Tempo Interaktif Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengatakan pemerintah masih menunggu salinan keputusan Mahkamah Konstitusi yang memperpanjang masa jabatan Busyro Muqqodas sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi empat tahun. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Polres Sukabumi Selidiki Kasus Penyelewengan Dana PNPM Desa Cimaja Pikiran Rakyat Cikakak, terindikasi terjadi tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 65 juta. Hal itu berdasarkan penyelidikan yang dilakukan para penyidik Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Sukabumi. "Dari penyelidikan kita, kasus ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Nguk nguk! 'Monyet' Berorasi di Depan Kantor KPK Detikcom Jakarta - Ada pemandangan menarik di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siang ini. 20 'Monyet' berorasi menuntut lembaga antikorupsi tersebut mengusut proyek-proyek infrastruktur yang bermasalah. Tentunya monyet tersebut bukan monyet ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
| ||
| Edy Zalman dan Sudirman Bisa Ditahan Harian Sumut Pos MEDAN- Poldasu akan melakukan penahanan terhadap tersangka kasus korupsi di Dinas Bina Marga Medan, yang melibatkan Kepala Bidang (Kabid) Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Kota Medan Edy Zalman Syahputra dan seorang PNS di Dinas Bina Marga Medan Ir ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Hakim Tolak Eksepsi Penyuap Gayus Tambunan Tempo Interaktif TEMPO Interaktif, Jakarta - Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi DKI Jakarta menolak eksepsi Roberto Santonius dalam sidang putusan sela hari ini, Senin, 27 Juni 2011. Roberto adalah konsultan pajak yang menjadi terdakwa kasus penyuapan terhadap PNS ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Omong Kosong KLB Demokrat Detikcom Para pemuda yang tergabung dalam Komunitas Anak Muda (KAUM) Demokrat Sejati misalnya mendesakkan KLB dengan alasan miris melihat banyaknya elit PD yang terlibat kasus suap dan korupsi. "Kini saatnya PD melaksanakan KLB untuk membahas ini," kata ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Calon Pimpinan KPK Sebaiknya Jangan dari Kejaksaan & Kepolisian Detikcom Karena daripada memberantas korupsi dari lembaga lain (KPK), sebaiknya calon pimpinan KPK dari dua instansi itu membersihkan lembaganya terlebih dahulu dari korupsi. "Saya lebih baik membicarakan bagaimana orangnya daripada pekerjaanya. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Yusril: Ente Ini Ngerti Hukum Atau Enggak? KOMPAS.com JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung memperpanjang masa pencekalan tersangka kasus dugaan korupsi Sisminbakum, Yusril Ihza Mahendra untuk satu tahun ke depan. Merasa keberatan, Yusril mendatangi DPR, Senin (27/6/2011). Mantan Menteri Kehakiman dan HAM ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Nursyamsi: Audit BPKP Sesuai Standar Akuntansi Padang Ekspres Bukittinggi, Padek—Ketua Umum Yayasan Bukittinggi Islamic Center, Nursyamsi Nurlan angkat suara soal laporan LSM Aliansi Rakyat Antikorupsi (ARAK) ke Kejaksaan Tinggi Sumbar terkait indikasi dugaan korupsi di Islamic Centre. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Kasus Mafia Anggaran, Mantan Anggota Komisi XI DPR Seret Pejabat ... Media Indonesia MANOKWARI--MICOM: Berkas perkara dugaan korupsi yang dilakukan mantan anggota DPR RI, Inya Bai akhirnya dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi Papua. Berkas perkara, termasuk tersangka dan barang bukti langsung diserahkan pihak Kejati Papua ke ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ICW Minta KPK Jaga Wibawa Liputan6.com Liputan6.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta menjaga wibawa terkait permintaan Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazarudin untuk diperiksa di Singapura. Demikian dikatakan peneliti ICW, Tama S. Langkun di kantor Transparancy ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Zulfadhli Siap Diperiksa Polda Pontianak Post Karena itu, ia mengaku siap jika penyidik Polda ingin meminta keterangannya dalam kasus dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) Kalbar senilai Rp 22,14 miliar."Saya siap diperiksa," kata Zulfadhli disela acara Musyawarah Provinsi (Musprov) VII, ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Perlu Sistem Transparansi Nasional untuk Pejabat Publik Suara Merdeka CyberNews Ini untuk menekan makin berkembangnya korupsi di negeri ini. "Bayangkan, ada pejabat yang akan berhenti, ternyata kekayaannya naik Rp 32 miliar. Kekayaan itu ternyata dari harta hibah saja. Hibah dari siapa tidak diketahui, dan itu dibiarkan begitu ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| KPK Minta Marzuki Laporkan Mark-up Gedung DPD Vivanews VIVAnews – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Haryono Umar, mengimbau Ketua DPR Marzuki Alie untuk mengadukan dugaan penggelembungan anggaran pembangunan Gedung Perwakilan DPD yang sebelumnya ia ungkap ke publik, ke KPK. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Seskab Harusnya Sudah Terima Salinan Putusan Busyro Tempo Interaktif TEMPO Interaktif, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan putusan tentang uji materi Pasal 34 UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah tersedia sesaat usai dibacakan. "Kalau di Mahkamah itu, ketika dibacakan langsung dipublikasikan," ujar ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| 4 kepala daerah tak hadiri pemeriksaan Waspada Online BANDA ACEH- Menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Aceh, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan klarifikasi terhadap harta kekayaan yang dimiliki para kepala daerah di Aceh yang masa jabatannya berakhir tahun depan. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Marzuki: Nazaruddin Urusan BK DPR dan Partai Vivanews Komisi Pemberantasan Korupsi memang sudah tiga kali memanggil Nazaruddin. Dua kali dalam kasus dugaan suap pembangunan Wisma Atlet di Palembang dan satu kali dalam kasus pengadaan barang Kemendiknas. Mengaku sakitnya belum sembuh, Nazaruddin hingga ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| TKI Butuh 2,5 Juta Lapangan Kerja Metro TV News SBY-BUDIONO SUDAH TERBUKTI TAK BISA MEMIMPIN UNTUK MEMBERANTAS KORUPSI DAN SEJENISNYA, SEMUA ORANG TETAP TETAP BERANI KORUPSI, BAHKAN ORANG TERDEKATNYAPUN BERANI KORUPSI, ARTINYA 7 TAHUN PEMRINTAHAN SBY, HASILNYA 0 PEMBERANTASAN KORUPSI. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| SBY Kehilangan Kendali Atas Partainya Republika Online Menurutnya, mengaitkan kasus PD dengan kasus korupsi seharusnya tidak dilakukan. Karena, hasilnya justru akan menjadi bias. Dalam survey LSI dikatakan untuk pertama kali sejak 2009, kepuasan pemilih atas kinerja SBY turun di bawah 50 persen. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » |
Kiat: Gunakan batasan situs dlm kueri utk menelusuri dlm situs (site:nytimes.com atau site:.edu).
Hapus lansiran ini.
Buat lansiran lagi.
Kelola lansiran Anda.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar