| ||
| KPK Belum Tentukan Cara Hadirkan Nazaruddin Tempo Interaktif TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga saat ini belum juga menentukan cara untuk menghadirkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dari Singapura. Sejak 10 hari lalu KPK merencanakan penjemputan paksa ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Pansel KPK Yakin 142 Bakal Calon Pimpinan KPK Punya Misi Sama Detikcom Melihat komposisi yang demikian masyarakat jangan buru-buru meragukan sepak terjang KPK sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi di periode mendatang. "Saya pikir semua pendaftar bersungguh-sungguh mendaftarkan diri dengan misi tunggal memberantas ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| KPK: Semakin Banyak Koruptor Jadi Pejabat Republika Online ID,YOGYAKARTA--Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto mengatakan, maraknya praktik politik uang dalam setiap pemilihan kepala daerah (Pilkada) berdampak pada banyak penjahat korupsi atau koruptor yang terpilih menjadi pejabat ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Kasus Korupsi Biaya Akses Sisminbakum JPNN.com JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) tak mau dianggap mandek dalam menyidik kasus korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum). Korps Adhyaksa itu memperpanjang masa cekal (cegah dan tangkal) selama setahun terhadap tersangka ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| KPK Harus Masuk Konstitusi Samarinda Pos Kasus demi kasus tindak pidana korupsi telah melanda hampir semua lembaga pengambil kewenangan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama ini menjadi lembaga independen yang melakukan pemberantasan korupsi. Indonesia Corrution Watch menilai, ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Pengamat Politik: Kepala Daerah, Dewan Berpeluang Korupsi Suara Merdeka CyberNews Pengamat politik Agus Sutisna mengatakan, saat ini banyak kepala daerah dan anggota dewan terlibat korupsi, karena tingginya biaya politik yang harus dikeluarkan untuk menduduki jabatan tersebut. Oleh karena itu, kata dia, mereka berbagai cara untuk ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Unsur Polri Harus Jadi Pimpinan KPK Okezone JAKARTA - Anggota Komisi Hukum DPR Syarifuddin Suding berharap pejabat Polri dapat terpilih menjadi satu dari lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keberadaan unsur Polri diyakini mampu membuat kinerja KPK makin bertaji. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
| 'CORRUPTION MAN' DILUNCURKAN ; Koruptor di Mata Seniman Kedaulatan Rakyat enyimak sejenak lirik lagu di atas, sudah terbaca bahasa itu tamparan untuk koruptor. Dan anggapan itu seratus persen benar. Tembang itu milik Anang Batas yang baru saja dibuatnya khusus untuk menyindir para koruptor. Kalau aktivis memilih turun ke ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| PERKARA DUGAAN KORUPSI PROYEK JLS ; Anggota DPR RI Ditengarai ... Kedaulatan Rakyat 25/06/2011 08:05:54 SALATIGA (KR) - Kasus dugaan korupsi proyek Jalan Lingkar Salatiga, memasuki babak baru. Deddy Suwardi SH penasihat hukum tersangka Sar, menegaskan proses cairnya anggaran proyek Rp 49,2 miliar tahun 2008 diduga melibatkan oknum DPR ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Sekutu Ahmadinejad Ditangkap Atas Tuduhan Korupsi di Iran VOA Indonesia Media Iran melaporkan seorang mantan wakil menteri luar negeri dan sekutu erat Presiden Mahmoud Ahmadinejad telah ditangkap atas tuduhan korupsi. Laporan itu mengatakan Mohammad Sharif Malekzadeh dibawa ke tahanan hari Kamis. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| AMANDEMEN UUD 1945 KPK Bisa Menjadi Lembaga Permanen Suara Karya "Kita saat ini butuh lembaga khusus pemberantasan korupsi yang dijamin konstitusi. Apalagi presiden kita sekarang terlihat tidak konsisten dalam upaya mendukung pemberantasan korupsi. Tapi ada kekuatan yang akan mengganjal jika lembaga ini dimasukan ke ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Kejati Jateng Ancam Jemput Paksa Bupati Tegal Media Indonesia Pemanggilan paksa terkait dengan status AR sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah proyek pembangunan Jalur Lingkar Kota Slawi (Jalingkos). Widyo mengatakan, dalam pemanggilan yang kedua pada 23 Juni lalu, AR mangkir, ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Kasasi Ditolak, Mantan Bupati Ende Dibui JPNN.com Ini lantaran permohonan Kasasi yang diajukannya terhadap kasus korupsi APBD Kabupaten Ende tahun 2005, 2006 dan 2008 yang merugikan negara sebesar Rp3,5 miliar. Dengan ditolaknya permohonan kasasi itu, maka Kejaksaan Tinggi NTT melakukan eksekusi ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| KPK Diminta Tak Terpengaruh Perubahan BAP Rosa Tempo Interaktif TEMPO Interaktif, Jakarta - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menilai penyidikan kasus korupsi yang diduga melibatkan bekas Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin tak akan terganggu oleh perubahan berita acara ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Amri Darwis Dipanggil Jaksa Padang Ekspres Limapuluh Kota, Padek—Kasus dugaan korupsi proyek perluasan kebun gambir di Kapur IX, Limapuluh Kota yang merugikan Rp1,041 miliar terus menggelinding. Setelah mengantar dua tersangka ke meja hijau, Kejaksaan Negeri Payakumbuh kini membidik sejumlah ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| 4 Tersangka Kasus KTP Belum Ditahan Pos Kota Kapuspenkum Noor Rachmad beralasan kasus dugaan korupsi di Kemdagri (Kementerian Dalam Negeri) yang diduga merugikan negara sekitar Rp9 miliar lebih, masih menunggu audit BPKP (Badan Pemeriksaan Pengawasan dan Pembangunan). ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| E-procurement tanggung jawab Rahudman Waspada Online MEDAN – Meski dirancang untuk mencegah tindak pidana korupsi, namun hingga kini e-procurement (lelang tender elektronik di seluruh proyek pemerintah) belum teraplikasi secara sistemik di jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut), ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Tak Ada Pejabat Bersih? Suara Merdeka CyberNews Melihat catatan itu, kebanyakan pelaku korupsi didominasi pejabat negara dan pernyataan Harifin Tumpa menemukan kebenarannya. Namun bagi saya, dan mungkin juga bagi masyarakat seluruhnya, pernyataan tersebut mengundang resah tanya. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Lagi, Perintah Kajati Tak Diindahkan Radar Sulteng Buktinya hingga kemarin (24/6) Polda Sulteng belum menerima permintaan pencarian tersangka kasus dugaan korupsi di Perusahaan Daerah (PD) Sulteng, Dira Tamarina dan dua tersangka kasus korupsi dana recovery Poso, Budianto dan Thedora dari Kejati ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
| Kilas Hukum Cekal Yusril dan Hartono Diperpanjang Suara Karya JAKARTA - Pencekalan terhadap tersangka dugaan korupsi pada Sistem Administrasi Badan Hukum (sisminbakum) Kementerian Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra dan Hartono Tanoesudibjo, diperpanjang sampai satu tahun ke depan seiring berakhirnya masa ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Andi Mallarangeng: Nazaruddin Jangan Cuma BBM Vivanews Ia menegaskan, tuduhan itu sama sekali tidak benar dan sebaiknya Nazaruddin pulang ke Indonesia dan menyampaikannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Andi, pesan-pesan Nazaruddin lewat BlackBerry Messenger (BBM) itu juga belum bisa dipastikan. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| SUAP KEMENPORA Nazaruddin dan Angelina Harus Di-recall Suara Karya Febri Diansyah dan Boni Hargens mengingatkan, untuk menunjukkan sebagai partai yang konsisten memberantas korupsi, Partai Demokrat harus tegas terhadap Muhammad Nazaruddin dan Angelina Sondakh. Paling tidak dengan mendepaknya sebagai anggota DPR. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Polda Sita Dokumen Dispora Padang Ekspres "Bukti yang kami ambil itu untuk menunjang penyidik mengungkap kasus indikasi korupsi di Dispora Padang. Barang bukti berupa uang belum kami sita, karena nomor rekening dan berapa jumlah uang yang berada di dalam rekening tersebut belum kami ketahui," ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| KPK Diatur Konstitusi supaya Lebih Kuat Media Indonesia JAKARTA--MICOM: Jejak rekam pengujian Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebanyak 13 kali ke Mahkamah Konstitusi (MK), menunjukkan bahwa upaya pelemahan lembaga itu begitu kuat. Karena itu, keberadaan KPK harus dicantumkan dalam UUD 1945 ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Panitia Lelang Dilaporkan ke Kejari Kaltim Post Panitia lelang dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dituding terindikasi berbuat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) karena memenangkan kontraktror di urutan ke-13, atau yang nilai aritmatiknya lebih rendah. "Pokja Dinas Pekerjaan Umum tidak profesional, ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Senin, JPU Tuntut Bos PT A Tiga UPEKS Online Terkait kasus korupsi BNI OTO, sebelumnya juga telah menjatuhkan putusan vonis 4 tahun penjara terhadap Bos PT Aditya Reski Abadi (ARA), Jusmin Dawi dan stafnya Syarfuddin Ashari. Perkara Sentra Kredit Konsumen (SKK) pada BNI Makassar atas terdakwa H ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Ketua DPR: Biaya pembangunan gedung DPD di-mark up Kontan Pembangunan gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dicurigai berbau korupsi. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempermasalahkan biaya pembangunan gedung tersebut. Dia mengatakan, biaya pembangunan gedung sebesar Rp 10 juta per meter itu terlalu mahal. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Memanasnya Pilkada Aceh Harian Analisa Misalnya, pengungkapan kasus-kasus dugaan korupsi yang dialamatkan kepada para pemimpin daerah; aksi-aksi dukungan secara terang-terangan maupun terselubung kepada kandidat; deklarasi pencalonan kandidat; hingga panasnya persoalan calon independen. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| PILKADA TAPTENG MK Perkuat Kemenangan Bonaran Suara Karya Selain itu, pemohon juga mengatakan bahwa Bonaran seharusnya didiskualifikasi, karena keterlibatannya dalam menghalang-halangi penyidikan kasus korupsi sistem komunikasi radio terpadu (SKRT) yang melibatkan kakak Anggodo Widjoyo, Anggoro Widjoyo. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Kejagung tak Respon Penolakan Bank Mega Harian Sumut Pos "Kan disana (DPR RI) bukan pro justicia (keterangan untuk bahan penyidikan perkara korupsi)," kata Andhi kepada wartawan usai salat Jumat di masjid Kejagung, kemarin (24/6). Pernyataan Kendarto tersebut, lanjut Andhi, juga tidak mempersulit penyidikan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| PKS Tantang ICW Debat Soal Kasus Nunun Detikcom "Semua unsur apalagi parpol yang mengaku bersih wajib mendukung pemberantasan korupsi, kecuali itu hanya slogan kosong. Masyarakat juga wajib bantu berantas korupsi, dalam hal ini KPK jika mempunyai informasi terkait hal itu. Jadi tidak ada alasan bagi ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Datangi Kejari, Forkos desak Untung Wiyono ditahan Solopos Mereka datang dengan membawa selebaran kertas berisi kutipan berita dari media online di Jateng tentang mantan Bupati Sragen yang ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan korupsi. Mereka juga berorasi di depan Kantor Kejari untuk menyerukan penegakan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
| Pansel KPK abaikan DPR Waspada Online (Blog) 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memang dijelaskan setelah proses administrasi, Pansel akan menentukan nama-nama calon untuk disampaikan ke Presiden Republik Indonesia. Setelah itu, paling lambat 14 hari kerja sejak awal ... Lihat semua berita mengenai topik ini » |
Kiat: Gunakan tnd plus (+) agar sama persis dgn istilah dlm kueri.
Hapus lansiran ini.
Buat lansiran lagi.
Kelola lansiran Anda.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar