| ||
Nazaruddin Diduga Juga Terlibat Korupsi Proyek Kemendiknas Tempo Interaktif TEMPO Interaktif, Jakarta - Bekas Bendahara Umum DPP Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin tidak hanya sekadar dibutuhkan keterangannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proyek di Direktorat Jenderal Peningakatan Mutu Pendidikan dan Tenaga ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
Nazaruddin Tidak Datang Metro TV News KOMISI Pemberantasan Korupsi telah melayangkan surat pemanggilan dan meminta mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin untuk dimintai keterangan hari Jumat. Namun Nazaruddin yang berada di Singapura dengan alasan sedang berobat, ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Baru dalam Kasus Korupsi Pemkab Batubara Detikcom Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi dana kas daerah Pemerintah Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Tersangka baru tersebut berasal dari pihak Pemkab Batubara dan juga dari pihak swasta. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
Wapres Minta 10 Kasus Dugaan Korupsi Haji Temuan KPK Segera ... Republika Online ID, JAKARTA-- Wakil Presiden Boediono meminta Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Slamet Riyanto, segera menyelesaikan 10 kasus penyelenggaraan haji yang ditemukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini diungkapkan Wakil Presiden di Kantor Haji ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
Menteri kecipratan uang korupsi Nias Waspada Online MEDAN - Aliran dana korupsi penanggulangan bencana tsunami Nias dengan terdakwa mantan Bupati Nias Binaha B Baeha, semakin melebar. Setelah sebelumnya orang yang mengaku bahwa KPK kecipratan Rp1 miliar dan Bakornas BNPB sekitar Rp150 juta, kini giliran ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
M Nuh Tak Tahu Korupsi di Kemdiknas Seret Nazaruddin JPNN.com JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menyisir dugaan korupsi pada Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Kemdiknas tahun anggaran 2007 yang menyeret nama politisi Partai Demokrat, M Nazaruddin. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
Arie Sudjito: Kasus Nazaruddin, Salah Satu Pertaruhan Demokrat di 2014 Detikcom Jakarta - M Nazaruddin memang belum ditetapkan tersangka dugaan suap di Kemenpora maupun dalam dugaan korupsi di Kemendiknas. Namun, sosoknya sudah mendapat sorotan publik. Kasus Nazar pun menjadi salah satu pertaruhan Demokrat di 2014. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
RE Siahaan Ditahan, Warga Siantar Heboh Harian Sumut Pos M Boru Saragih dan rekannya yakin, hampir seratus persen pejabat korupsi ketika mereka menjabat. Mantan Anggota DPRD Siantar sebagai salah satu pihak yang mengadukan kasus dugaan korupsi APBD 2007 dan dana Bansos tersebut, Muslimin Akbar, ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
Korupsi Merpati, Kejaksaan Akan Panggil Kalla Vivanews VIVAnews - Kejaksaan Agung akan memanggil mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla untuk dimintai keterangan terkait dugaan korupsi pembelian pesawat Merpati MA60 dari Cina. "Ya nanti kita tanyakan urgensinya, itu kan kita minta keterangan. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
LEMPAR dikriminalkan soroti korupsi Waspada Online Dikatakan Ficki, dengan menyuarakan gerakan berantas korupsi yang dilakukan pihaknya disinyalir adanya kriminalisasi terhadap gerakan aksi dalam menyuarakan tindakan korupsi. Hal itu terkait dilaporkannya pengurus LSM Lempar ke Polresta Medan oleh ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
Kejari Idi komit berantas korupsi Waspada Online Mereka membahas banyak hal yang menyangkut dengan kinerja Kejari Idi, termasuk masalah penanganan kasus korupsi di Aceh Timur. "Kita komit memberangus semua kasus dugaan korupsi di Aceh Timur. Namun komitmen ini tentu terasa sulit kita jalankan jika ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
Staf Ahli Wali Kota Kediri Tersangka Korupsi Media Indonesia Tersangka, lanjut Surono, akan dijerat dengan undang undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Setelah penetan Edhi, kepolisian setempat berjanji akan mengembangkan kasus ini sampai tergambar semua pihak yang terlibat. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
Jampidsus Sebut Kasus Korupsi Depo Balaraja belum P-21 Media Indonesia JAKARTA--MICOM: Korupsi Depo BBM Pertamina Balaraja belum dinyatakan lengkap atau P-21. Untuk kasus ini, Kejagung mengaku masih terus mendalami dalam meneruskan kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
Aparat hukum benar-benar keterlaluan! Waspada Online Sejumlah kasus korupsi yang ditanganinya dan berdalih masih dalam pengumpulan bahan keterangan (pulbaket). Banyak kasus korupsi yang sudah diungkap pendahulunya Sution Usman Adji, namun tidak satupun pelakunya terungkap di persidangan. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
Mantan Sekda Lutim Terbelit Kasus Korupsi Perjalanan Dinas Tribunnews Tallettu dituduh terlibat dalam kasus dugaan korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Luwu Timur 2004-2008 senilai Rp 5 miliar. "Kemungkinan dua pekan ke depan, beliau akan menjalani persidangan perdana," kata Humas Pengadilan Negeri (PN) ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
Diduga Korupsi Rp 12 M JPNN.com Kajari mengungkapkan, penangkapan ini terkait dugaan korupsi dana Pemilukada yang dilakukan oleh KPU Lanny Jaya sebesar Rp 12 miliar. "Saat ditangkap tidak ada perlawanan, keduanya kooperatif, dimana penangkapan ini terkait kasus korupsi KPU Lanny Jaya ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
Diduga 5-6 Anggota DPR Terlibat Korupsi Wisma Atlet Metro TV News Metrotvnews.com, Jakarta: Kasus korupsi proyek pembangunan wisma atlet SEA Games Palembang, terus bergulir. Kali ini Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mensinyalir keterlibatan 5 hingga 6 orang anggota DPR dalam perkara itu. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
Sumbar Butuh Supervisi KPK Padang Ekspres Saat itu, Busyro menyampaikan bahwa KPK saat ini tengah mengumpulkan bahan dan keterangan berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan Wali Kota Padang. Ucapan Ketua KPK tersebut kontan saja mengagetkan masyarakat Sumatera Barat, ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
Kejagung Periksa Saksi Korupsi di Kemen PU Liputan6.com Liputan6.com, Jakarta: Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali memeriksa seorang saksi terkait kasus dugaan korupsi sebesar Rp 35 miliar pada proyek technical assistance (jasa konsultan) Water Resources and Irrigation Management Project (WISMP) Kementerian ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
Jaksa tak Tahu Ada SP3 UPEKS Online JENEPONTO, UPEKS--Pemberian Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk tersangka dugaan korupsi Askes di Kejari Jeneponto mengundang kontroversi, perdebatan, dan menimbulkan persepsi negatif. Kekecewaan bahkan datang dari jaksa penyidiknya ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
Wisnu Wardhana Diduga Korupsi Goal.com Indonesia Ketua Umum Persebaya Surabaya yang berlaga di kompetisi Divisi Utama Liga Indonesia, Wisnu Wardhana, dinilai melakukan tindak pidana korupsi. Hal tersebut diungkapkan oleh M. Sholeh sebagai pengacara. Seperti yang dilansir oleh JPNN, Sholeh menyatakan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
Kasus Korupsi Meningkat, Ketua Pengadilan Jamin Tidak Ada Mafia Hukum Republika Online ID, JAMBI – Ketua Pengadilan Negeri Muarasabak, Jambi, Irwansyah SH, menjamin tidak ada mafia hukum pada proses penanganan kasus korupsi di daerah paling timur Provinsi Jambi itu. "Kinerja hakim saat ini tengah disorot dengan dugaan menerima suap. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
Hufft...Pemancar Radio Parepare Tak Luput dari Korupsi Tribunnews COM - Kejaksaan Negeri Parepare menduga kasus dugaan korupsi pengadaan pemancar Radio Bandar Madani Parepare terjadi dalam selama dua tahun yakni di tahun 2005 dan tahun 2006. Total kerugian negara mencapai Rp 195 juta dan melibatkan dua terdakwa utama ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
Dahlan Iskan: Ampuni Koruptor Dengan Catatan Vivanews VIVAnews - Tokoh pers dan wartawan senior, Dahlan Iskan, mengatakan untuk memberantas praktik haram korupsi lebih baik negara memberikan pengampunan kepada para koruptor. "Diampuni saja para koruptor itu. Minta mereka untuk mengembalikan uang yang ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
PEMBERANTASAN KORUPSI Dugaan Korupsi di Sudin PU Urusan Jampidsus Suara Karya JAKARTA (Suara Karya): Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Marwan Effendy belum bisa memastikan ada atau tidak "permainan" atau penyalahgunaan wewenang terkait pengendapan kasus dugaan korupsi di Sudin PU Jalan Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
Soetan Bathoegana: Partai Demokrat Tak Akan Lindungi para Koruptor Harian Analisa (Blog) Partai Demokrat tidak akan pernah melindungi para koruptor. Siapa saja koruptor, termasuk orang demokrat sendiri silakan tangkap. Presiden Soesilo Bambang Yudoyono telah menyatakan, untuk para koruptor silakan tangkap. Besan SBY saja ditangkap, ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
DPR Terima Surat Panggilan Nazaruddin Koran Sindo JAKARTA – Ketua Komisi VII DPR Teuku Riefki Harsya mengaku telah menerima surat panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin pada Selasa (7/6) malam. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
Puluhan Orang Gelar Istighosah di Depan Kantor KPK Media Indonesia JAKARTA--MICOM: Ada pemandangan berbeda di depan Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (10/6) malam. Sekitar 75 orang yang menamakan diri Jamaah Majelis Nurul Yaqin menggelar istighosah untuk mendoakan kinerja lembaga antikorupsi yang kini ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
DUGAAN KORUPSI KAMBING ; Lurah Karangtengah Minta Bebas Kedaulatan Rakyat 10/06/2011 08:08:55 BANTUL (KR) - Miftachul Ichwan Al-Annur SH dari Jaringan Lembaga Advokasi Masyarakat Berkeadilan Yogya, selaku penasihat hukum Lurah Karangtengah Imogiri, Wsy (49), yang didakwa melakukan korupsi penyimpangan bantuan kambing meminta ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
Reformasi: Demokrasi Vs Nepotisme Baru Inilah.com Yaitu penguasa rezim Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto, sudah sarat dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Pada saat reformasi dikumandangkan, demokrasi sudah mati. Demokrasi tinggal sebuah jargon dan isapan jempol belaka. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
Kejati Kepri Turunkan Tim Usut Korupsi Miliaran Rupiah ke Natuna Media Indonesia BATAM--MICOM: Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri menurunkan tim khusus untuk menyelidiki dan mengumpulkan data langsung ke masyarakat, terkait dugaan penyelewengan dan korupsi pada proyek padat karya yang terjadi pada 2009. "Ya, surat perintah tugas telah ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
KPK Kembali Periksa Rosalina Tempo Interaktif TEMPO Interaktif, Jakarta - Mindo Rosalina Manulang, Mantan Direktur Marketing PT Anak Negeri, kembali diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini, Jumat 10 Juni 2011. Ia datang untuk menjalani pemeriksaan selaku tersangka dalam kasus suap ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
KPK Bawa Mata Uang Thailand dan Singapura dari Rumah Syarifuddin Detikcom Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menemukan sejumlah mata uang asing di rumah hakim Syarifuddin. Mata uang Thailand dan Singapura yang belum diketahui jumlahnya itu dibawa penyidik KPK. "Yang saya lihat hanya beberapa dokumen dan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
Wako Pariaman, Eks Bupati Diperiksa Padang Ekspres Padang, Padek—Benar juga kata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas, Sumbar memang tak bersih-bersih amat dari korupsi. Justru mendekati kotor. Di KPK belum ada kasus yang melibatkan pejabat Sumbar, tapi di Kejaksaan dan Kepolisian, ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
Adang Daradjatun Bisa Dipenjara Karena Sembunyikan Nunun Tempo Interaktif Tetapi dalam kasus korupsi, kata Poengky seharusnya ada paham lex spesialis. Pasalnya, korupsi bukan tindak pidana umum. Maka, yang dijadikan acuan tidak hanya KUHP. Poengky menjelaskan pasal 21 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi menyebutkan setiap ... Lihat semua berita mengenai topik ini » |
Lansiran Google sekali dalam sehari ini dipersembahkan oleh Google.
Hapus lansiran ini.
Buat lansiran lagi.
Kelola lansiran Anda.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar