| ||
| Jika Diperlukan, KPK Panggil Bendahara Demokrat Terkait Wisma Atlet Tempo Interaktif TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum akan memeriksa Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin terkait penyidikan kasus dugaan suap Wisma Atlet SEA Games yang menyeret Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
| Bambang Soesatyo Minta Korupsi Depo Pertamina Ditelusuri Liputan6.com Liputan6.com, Jakarta: Bambang Soesatyo, anggota Fraksi Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat, menghargai langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang mulai menelusuri kasus dugaan korupsi Depo Pertamina Balaraja, Tangerang, Banten. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Aset Negara Rp 225 Triliun Telantar KOMPAS.com JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan aset negara di sektor minyak dan gas (migas) tidak jelas pengelolaannya. Padahal, nilai aset terlantar itu menurut taksiran KPK sekitar Rp 225 triliun. Barang milik negara itu berupa ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi Solopos By nad16 on 8 Mei 2011 Solo (Solopos.com)–Upaya pemberantasan korupsi bisa dimulai dengan mengampanyekan gagasan transparansi di semua lini kehidupan. Hal ini membutuhkan peran serta seluruh anggota masyarakat. Pendapat itu disampaikan aktivis ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| PLN digugat karyawannya Bisnis Indonesia PLN diduga telah melakukan tindakan mendukung dugaan perbuatan korupsi, kolusi, dan penyalahgunaan investasi yang dilakukan oleh PLN area Kramat Jati. Hal ini terkait dengan pemindahan alat ukur KWH dari area Kramat Jati. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| TERSANGKUT KORUPSI Tiga Kepala Daerah Jawa Barat Diberhentikan Koran Tempo (Berlangganan) BANDUNG -- Tiga kepala daerah di Jawa Barat yang menjadi terdakwa korupsi diberhentikan. Mereka adalah Bupati Subang Eep Hidayat, Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad, dan Wakil Wali Kota Bogor Achmad Ru'yat. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyerahkan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| KPK Minta Izin Pemeriksaan Pejabat Dipercepat Suara Merdeka CyberNews Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta izin dari presiden untuk memeriksa pejabat daerah dipercepat dalam kasus korupsi. Izin presiden diperlukan untuk kasus yang ditangani oleh kejaksaan dan kepolisian, sedangkan KPK tidak memerlukan izin presiden ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| KP2KKN: Praktik suap terjadi di semua layanan publik Solopos By nad16 on 8 Mei 2011 Semarang (Solopos.com)–Sekretaris Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah (Jateng), Eko Haryanto menyatakan praktik suap terjadi di semua institusi pelayanan publik, ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Pencopotan Syamsul Biar Tenang Jalani Proses Hukum Harian Sumut Pos Ketika disinggung dengan dicopotnya Syamsul Arifin sebagai ketua DPD Partai Golkar Sumut, bagaimana bentuk komitmen dan dukungan Partai Golkar dalam pemberantasan korupsi, Akbar Tanjung mengaminkan. "Dari dahulu kita (Partai Golkar) tetap komitmen ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Gedung Baru Tetap Dibangun, DPR Dinilai Cari Rente Detikcom Pengurangan biaya itu bukan solusi," ujar Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Ade Irawan dalam perbincangan dengan detikcom, Minggu (8/5/2011). Dia menambahkan, sejak awal ICW menolak pembangunan gedung baru DPR. ICW berpandangan, pembangunan gedung ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Yuddy: Perkuat Indonesia dengan Lakukan Perubahan Harian Analisa Yuddy menuturkan di Jakarta, Sabtu, bangsa Indonesia tengah menghadapi masalah yang kompleks seperti kemiskinan, pengangguran, korupsi, dan masalah disintegrasi sosial, yang apabila tidak segera ditangani akan membahayakan persatuan dan kesatuan. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| KTT ASEAN, Peluang RI Tingkatkan Daya Saing? Vivanews Pengamat ekonomi dari Universitas Katolik Atma Jaya, A Prasetyantoko, mengatakan, daya saing produk Indonesia rendah karena banyak pungutan liar dan korupsi. "Korupsi menjadi permasalahan yang sangat menghambat daya saing Indonesia dengan negara-negara ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Waduh.. APBD Riau Mengalir ke NII Media Indonesia Dalam kunjungan ke Bengkalis dan Pulau Rupat, Azlaini menemukan beberapa kejanggalan dan indikasi korupsi dalam penyaluran dana ke pondok pesantren Al-Zaitun tersebut. "Indikasi korupsi seperti penyerahan dana ratusan miliar bulat-bulat langsung ke ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Kualitas Pesawat Merpati Buruk? Metro TV News ... SEBAGAI TERSANGKA DUGAAN KORUPSI RP 80 MILIAR * KEJARI DENPASAR MUSNAHKAN NARKOBA DAN MIRAS SENILAI RP 7 MILIAR * AC MILAN INGIN RAYAKAN SCUDETTO DI KANDANG AS ROMA * BARCA NAIKKAN PENAWARAN UNTUK FABREGAS JADI 45 JUTA POUNDS * PBB SELIDIKI KUBURAN ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Pemkot Bekasi Siapkan Bantuan Hukum Pos Kota Ia diduga terlibat kasus suap dan dianggap melanggar UU No 20 tahun 2010 tentang tindak pidana korupsi. Kasi Intel Kejari Bekasi Husein Atmadja mengatakan, Agus sudah resmi ditahan di Lembaga Permasyarakatan Bulak Kapal Bekasi Timur. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
| MTI Desak Kejagung Usut Kasus Kemayoran Suara Merdeka CyberNews Perihal pelimpahan dokumen penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan sebidang tanah seluas 30 hektar di kebun kosong Kemayoran Jakpus. Kasus ini sebelumnya resmi disidik Kejati DKI berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Wakil Wali Kota Dinonaktifkan tidak Pengaruhi Pemerintahan Media Indonesia M Said yang kala itu menjabat Ketua DPRD Kota Bogor periode 1999-2004 terbukti bersalah dalam kasus korupsi APBD gate 2002 sebesar Rp6,2 miliar. Kini M Said tengah menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIa Paledang Bogor. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Garis-garis Besar Haluan Negara Koran Sindo Presiden, gubernur sampai bupati/wali kota memang dipilih langsung dan maksimum 2 kali masa jabatan untuk menghindari kekuasaan berkepanjangan yang berujung korupsi.Tapi tidak ada GBHN. Dari calon presiden sampai calon bupati/wali kota dibiarkan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Pembelokan Fakta Harian Analisa Kita sudah melihat pada kasus korupsi yang sempat menimpa Ratu Lobi, dimana diciptakan pernyataan-pernyataan yang sudah diatur untuk meringankan. Dan semuanya dibuat dengan negoasiasi tertentu. Dalam kejadian itu disebutkan bahkan oknum ahli hukumlah ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Tiada Tempat bagi NII di Bumi Pancasila Media Indonesia "Hukuman diberikan kepada pelaku dan penggerak, serta segala institusi dan figur yang diduga keras mendukung NII dan mengingatkan pemerintah tidak melupakan isu penting kebangsaan seperti pemberantasan korupsi, penegakan hukum, serta pengentasan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Memutuskan Sengketa Pemilukada Tapteng, MK Harus Adil & Objektif apa kabar sidimpuan online Ketua DPD Lembaga Pengkajian Pembangunan dan Korupsi Nasional (DPD) LPKN Sibolga-Tapteng, Marjudin Waruwu menjelaskan, seharusnya KPU Tapteng tidak lagi hanya melakukan verifikasi dan klarifikasi 2 pasangan balon yang sebelumnya dicoret oleh KPU ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Ramli keberatan dituntut 2,5 tahun Waspada Online (Blog) MEDAN - Terdakwa mantan Wakil Walikota Medan, Ramli Lubis mengatakan, merasa keberatan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut 2,5 tahun penjara terhadap dirinya dalam kasus korupsi tukar guling kebun binatang Medan. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » |
Kiat: Gunakan batasan situs dlm kueri utk menelusuri dlm situs (site:nytimes.com atau site:.edu).
Hapus lansiran ini.
Buat lansiran lagi.
Kelola lansiran Anda.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar