Google Alert - Presiden

	Presiden Pembaruan harian ⋅ 9 Juni 2024
	BERITA
	Pukat UGM Kritik Wacana Presiden Dipilih MPR: Risiko Korupsi Makin Tinggi - detikNews detikNews - detikcom Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM menilai wacana itu menjadi langkah mundur dalam demokrasi Indonesia jika terealisasi. Tandai sebagai tidak relevan
	Bamsoet Tegaskan Tak Ada Pernyataan Sepakat Presiden Dipilih MPR - detikNews detikNews - detikcom Bamsoet menilai UUD 1945 saat ini telah sesuai. Bamsoet menegaskan pihaknya tidak pernah menyampaikan presiden akan dipilih kembali oleh MPR. Tandai sebagai tidak relevan
	Wacana Presiden Dipilih MPR Tuai Penolakan Sana-sini - detikNews detikNews - detikcom Wacana pemilihan presiden lewat MPR kembali mencuat. Namun wacana tersebut mendapat penolakan dari sana-sani. Kenapa? Tandai sebagai tidak relevan
	Setuju UUD 1945 Diamendemen, Cak Imin: Misalnya Pembatasan Kewenangan Presiden KOMPAS.com Menurut Cak Imin, amendemen dibutuhkan sebagai bentuk tuntutan perkembangan dan perubahan zaman yang terjadi di Indonesia. Tandai sebagai tidak relevan
	Presiden KAI Tjoetjoe Sandjaja Usul Dibentuknya UU Omnibus Law Penegak Hukum Hukumonline UU Penegak Hukum yang dibutuhkan menggunakan metode omnibus law untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antar profesi penegak hukum. Tandai sebagai tidak relevan
	Presiden KAI Tjoetjoe Sandjaja Usul UU Omnibus Law Penegak Hukum - Hukumonline Hukumonline Presiden KAI Periode 2019-2024 Tjoetjoe Sandjaja Hernanto mengatakan di ujung masa kepemimpinannya di KAI ada perkembangan beberapa institusi penegak ... Tandai sebagai tidak relevan
	Wacana Presiden Kembali Dipilih MPR, Ada Apa di Balik Gagasan Amendemen UUD 45? YouTube KOMPAS.TV - Wacana Presiden Kembali Dipilih MPR, Ada Apa di Balik Gagasan Amendemen UUD 45? Sahabat Kompas TV Pontianak, jangan lupa like, ... Tandai sebagai tidak relevan
	Wacana Amendemen UUD 1945, Cak Imin Singgung Pemilihan Presiden Kembali Lewat MPR KOMPAS.com Hal yang disinggung Muhaimin dalam wacana amendemen UUD 1945 yakni mengembalikan kewenangan pemilihan presiden kepada MPR-RI. Tandai sebagai tidak relevan
	Kisruh 2.086 Hektar Lahan IKN Butuh Peraturan Presiden PDSK Plus - KOMPAS.com Ikn - KOMPAS.com Pertama, perpres terkait Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) Plus dan perpres kedua terkait hak atas tanah yang bisa dimiliki investor. Tandai sebagai tidak relevan
	Didik Rachbini Nilai Sudah Tak Relevan Presiden Kembali Dipilih MPR - CNN Indonesia CNN Indonesia Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini menolak wacana amendemen UUD 1945 demi mengembalikan pemilihan presiden lewat MPR. Tandai sebagai tidak relevan

Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. Berhenti Berlangganan

Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS

Kirimkan Masukan