| | |||||||
| Kebijakan | |||||||
| BERITA | |||||||
| Reformasi Kebijakan Diapresiasi, Kemenko Perekonomian Kembali Raih Predikat Unggul ... Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI kembali meraih penghargaan sebagai Kementerian Berpredikat Unggul dalam Indeks Kualitas Kebijakan ...
| |||||||
| Anggota DPRD Lebong dan mantan Kades 2 periode ikut Prihatin atas kebijakan PMK 81/2025. Semua Kebijakan pemerintah pusat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025. Diketahui Kebijakan yang tertuang dalam PMK ...
| |||||||
| Cegah Tumpang Tindih, Kebijakan BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih Harus Disinkronkan Fachrudin A lantai 5, Kampus Terpadu UMY. Agenda ini menghadirkan Ketua Dewan Pengawas IAI sekaligus Ketua Umum Komite Nasional Kebijakan Governansi ( ...
| |||||||
| Bangun Keselarasan Kebijakan Anggaran: BPKPD Sulbar dan Pemkab Pasangkayu Fokus ... ... kebijakan pembangunan Sulbar. "Kami ingin memastikan Penyusunan APBD 2026 berjalan tepat arah dan tepat prioritas melalui koordinasi yang intensif ...
| |||||||
Menkeu Purbaya Bongkar Fakta soal Bandara IMIP Morowali: Mungkin Ada Kesalahan Kebijakan ... kebijakan," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/11/2025). Purbaya mengatakan dirinya telah menyiapkan petugas Bea ...
| |||||||
| Menhut Sampaikan Duka Cita Mendalam Bencana Banjir Yang Melanda Aceh–Sumut ... ... Kebijakan. Menhut Sampaikan Duka Cita Mendalam Bencana Banjir Yang Melanda Aceh–Sumut, Jadikan Momentum Evaluasi Kebijakan. Minggu, 30 Nov 2025 ...
| |||||||
| Di PTBI 2025, Aceh Besar Dorong Sinergi Kebijakan demi Pertumbuhan Ekonomi Daerah ... kebijakan ekonomi nasional dan daerah. Asisten II H. M. Ali mengatakan bahwa Aceh Besar berkomitmen dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor guna ...
| |||||||
| Plt Gubernur Riau Instruksikan Inspektorat Periksa Kebijakan PT Trada yang ... - GoRiau PEKANBARU – Kebijakan PT Trada, anak perusahaan BUMD Provinsi Riau, yang merumahkan 18 karyawannya mendapat perhatian serius dari Pemerintah ...
| |||||||
| Industri Maritim Dinilai Belum Jadi Prioritas, DPR Minta Perubahan Kebijakan Sudah saatnya ada Direktur Industri Maritim yang berdiri sendiri, agar kebijakan sektor ini lebih terarah dan tidak dipandang sebelah mata," tegasnya.
| |||||||
| Ketua MUI Bidang Hukum: Pajak Harus Memperhatikan Kehidupan Rakyat ... kebijakan seperti kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) berhasil menimbulkan letupan kekecewaan masyarakat secara luas. Merespon hal tersebut ...
| |||||||
| Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. |
Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS |
| Kirimkan Masukan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar