Google Alert - Kebijakan

	Kebijakan Pembaruan harian ⋅ 29 November 2025
	BERITA
	FGD Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Ekosistem Inovasi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Hadir dalam kegiatan Direktur Perumusan Kebijakan Riset, Teknologi dan Inovasi BRIN Prakoso Bhairawa Putera; Analis Kebijakan Ahli Utama pada unit ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kebijakan Sarung Batik ASN Jateng Dongkrak UMKM, Menuai Apresiasi Publik Kilas Daerah - Kompas.com KOMPAS.com - Kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) yang mewajibkan aparatur sipil negara (ASN) memakai sarung batik atau ... Tandai sebagai tidak relevan
	National Human Development Integrated Dashboard, Alat Analisis Data untuk Kebijakan ... News Schoolmedia Sebagai bagian dari arah kebijakan Presiden tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menuturkan ... Tandai sebagai tidak relevan
	Anggota DPR dorong sinkronisasi kebijakan lahan untuk perkuat industri - ANTARA News ANTARA News Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mendorong sinkronisasi kebijakan pusat daerah terkait tata ruang dan perlindungan lahan pangan guna ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kementerian PKP Gandeng BRIN untuk Kebijakan Perumahan Berbasis Riset dan Data Beranda | Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Jakarta — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa kebijakan perumahan ke depan harus sepenuhnya berbasis ... Tandai sebagai tidak relevan
	Pertegas Komitmen Implementasikan Kebijakan Pusat di Wilayah Perbatasan - JDIH DPR Parlementaria Terkini - JDIH SETJEN DPR - DPR RI PARLEMENTARIA, Natuna - Komisi II DPR RI menegaskan komitmen memastikan implementasi kebijakan pusat di wilayah perbatasan berjalan efektif dan tepat ... Tandai sebagai tidak relevan
	[HOAKS] KTP Provinsi Aceh Kebal Pinjol atas Kebijakan Pemerintah Provinsi - Komdigi Kementerian Komunikasi dan Digital [HOAKS] KTP Provinsi Aceh Kebal Pinjol atas Kebijakan Pemerintah Provinsi. Klarifikasi Hoaks•Hoaks•28 November 2025. [HOAKS] ... Tandai sebagai tidak relevan
	Harmonisasi Kebijakan dan Peningkatan Layanan Percepat Transformasi Pariwisata Nasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA. SIARAN PERS HM.02.04/432/SET.M.EKON.3/11/2025. Harmonisasi Kebijakan dan ... Tandai sebagai tidak relevan
	Pemprov PBD Rekonsiliasi Program Paitua, Pastikan Penyaluran dan Kebijakan Tepat Sasaran Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya Pemprov PBD Rekonsiliasi Program Paitua, Pastikan Penyaluran dan Kebijakan Tepat Sasaran. SORONG-Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Badan ... Tandai sebagai tidak relevan
	Wamenaker: Kolaborasi Pusat–Daerah, Fondasi Transformasi Layanan Ketenagakerjaan Kemnaker "Kebijakan memang dirumuskan di pusat, tetapi keberhasilannya ditentukan oleh eksekusinya di daerah. Karena itu, kita harus meninggalkan ... Tandai sebagai tidak relevan

Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. Berhenti Berlangganan

Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS

Kirimkan Masukan