| ||
Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi Suara Karya JAKARTA (Suara Karya): Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyatakan, konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri dalam penyidikan kasus korupsi di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri tak bisa dibawa dan diselesaikan di MK. Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
Korban Desak Anand Krishna Segera Dieksekusi VIVAnews VIVAnews - Lima orang tim pembela korban Anand Krishna secara simbolik memberikan tiga rangkai mawar putih kepada Mahkamah Agung. Aksi tersebut sebagai bentuk apresiasi kepada MA karena telah memproses perkara pencabulan Anand Krishna ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
KPK Nilai Gugatan James Gunarjo ke PN Jaksel Salah Alamat Detikcom "Yang berwenang mengadili dan memeriksa adalah Mahkamah Konstitusi. Memohon kepada majelis hakim menyatakan permohonan pemohon James tidak dapat diterima," ujar kuasa hukum KPK, Rasamala Aritonang, saat membacakan jawaban gugatan, ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
Kendaraan Hilang, Tanggung Jawab Pengelola Parkir Jambi Independent Online JAMBI – Baru-baru ini, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan. Masyarakat yang pernah kehilangan kendaraan, baik sepeda motor atau mobil bisa menggunakan dasar putusan Mahkamah Agung (MA) ini, untuk minta ganti rugi pengelola parkir. Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
Korban Minta Anand Krishna Segera Dicekal VIVAnews "Putusan Mahkamah Agung sudah tepat, meski ada beberapa pihak yang mengatakan jika putusan bebas murni tidak bisa dikasasi, buktinya hakim memproses dan memutuskan suatu perkara. Jika dilihat tidak bisa diajukan pasti tidak ada putusan," jelas ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
Kelompok Korban Bawa Mawar Putih untuk MA KOMPAS.com JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah kelompok pendukung Anand Krishna melakukan aksi damai memprotes putusan Mahkamah Agung, hari ini giliran kelompok para korban yang mendatangi gedung yang sama. Kedatangan kelompok korban Anand ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
MA: Aturan 'Kendaraan Hilang Ditanggung Pemilik' Tidak Berlaku! Detikcom Berdasarkan berkas kasasi yang dilansir website Mahkamah Agung (MA), Selasa (7/8/2012), Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) menyatakan aturan tersebut tidak berlaku. Putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dan Mahkamah ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
Mahfud: 'Konflik' KPK-Polri Tak Perlu ke MK VIVAnews VIVAnews - Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai tarik ulur kewenangan antara KPK dan Polri tidak perlu diributkan hingga ke Mahkamah Konstitusi. Seharusnya konflik ini bisa diselesaikan dengan membuat kesepahaman dan kesepakatan. Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
Korban Anand Krisna Dukung MA Anti Cabul Inilah.com COM, Jakarta - Tim pembela korban pelecehan seksual dengan terdakwa Krisna Kumar Tolaram Gang Tani alias Anand Krishna, menyambut baik keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
Pembela Korban Anand Krishna Beri Ketua MA Mawar Putih Detikcom Mereka mendatangi gedung Mahkamah Agung (MA) dan memberikan mawar putih ke Ketua MA dan para hakim yang memutus. "Kami memberikan mawar putih untuk ketua MA dan para hakim yang memutus perkara, mawar putih ini sebagai lambang anti ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
Misteri Salinan Kasasi Nenek Imelda, 5 Tahun Belum Sampai Alamat Detikcom Namun bagi Mahkamah Agung (MA), mengirim berkas salinan putusan bisa memakan waktu hingga 5 tahun lamanya. Bahkan hingga kini pun belum sampai di tangan nenek Imelda Wijaya (64). Apa komentar MA? "Salinan putusan dikirim 31 Juli 2007 ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
Barang di Dalam Mobil Hilang, Pengelola Parkir Harus Ganti Rp 26 ... Detikcom Jakarta Imelda Wijaya (64) senang bukan kepalang sebab gugatannya dimenangkan Mahkamah Agung (MA) terkait barang yang hilang di dalam mobil. Namun sudah 5 tahun diputus, warga Kelapa Gading, Jakarta Utara, ini belum menerima salinan kasasi. Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
KPK-Polri masih bisa dimediasi Waspada Online (Blog) JAKARTA - Juru bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, turut memberikan komentar terkait tarik-menarik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri dalam menangani kasus dugaan korupsi pada pengadaan kendaraan simulator SIM. Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
"Dulu MA Dipuji, Sekarang Dihujat" KOMPAS.com JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Pembela Korban Anand Krishna (TP KAK) menilai aksi damai yang dilakukan kelompok pendukung Anand Krishna di Gedung Mahkamah Agung (MA) sebagai tindakan aneh. Sebab kelompok yang sama adalah pihak yang ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
Ramai-ramai Bela Anand Krishna KOMPAS.com Aksi mendukung Anand Krishna berlangsung di Jakarta, yakni didepan Mahkamah Agung, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta. Sementara di luar Jakarta, aksi dilakukan di Tugu Yogyakarta dan di Monumen Bajra Sandhi, Denpasar. Dalam keterangan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
Berikan Dukungan, Komunitas Pecinta Anand Gelar Aksi Damai Suara Merdeka CyberNews JAKARTA, suaramerdeka.com - Menindaklanjuti putusan sewenang-wenang dari Mahkamah Agung dalam kasus Anand Krishna, Komunitas Pecinta Anand Khrisna telah mengadakan aksi damai pada hari Senin (6/8) di depan kantor Mahkamah Agung ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
KPK Minta Praperadilan James Ditolak Suara Merdeka CyberNews Menurutnya, yang berwenang adalah Mahkamah Konstitusi sesuai pasal 10 ayat 1 huruf a Undang-Undang No.24 tahun 2003 tentang MK. Dikatakan, penahanan terhadap tersangka James telah dilakukan berdasarkan bukti karena diduga tersangka ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
Yusril: Konflik KPK-Polri Selesaikan di MK Gatra Jakarta - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai, sengketa penanganan kasus korupsi simulator ujian Surat Izin Mengemudi (SIM) akan menarik jika sampai harus diselesaikan di Mahkamah Konstitusi (MK). "Ini akan menjadi sesuatu yang ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
Ketua MK: KPK dan Polri Jangan Saling Gugat Liputan6.com "Penyelesaikan perseteruan penanganan kasus dugaan korupsi simulator SIM melalui Mahkamah Konstitusi hanya membawa preseden buruk, jika ada pihak yang dinyatakan kalah," kata Mahfud. "Saling gugat tidak akan menyelesaikan masalah." ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
Polri Belum Berencana Ajukan Sengketa Kewenangan ke MK JPNN.com JAKARTA--Markas Besar Polri belum berencana mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait kewenangan penyidikan perkara dugaan korupsi pengadaan simulator SIM di Korlantas Polri, antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
KPK Bersikukuh Berhak Menyidik James Gunarjo Tribunnews Dalam pembacaan tanggapannya, Rasamala menuturkan keberatan atas kewenangan KPK seharusnya diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK), bukan ke Pengadilan Negri Jakarta Selatan, sesuai pasal 10 ayat 1 huruf a UU nomor 24 tahun 2003 tentang ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
Uji Materi UU KPK ke MK Liputan6.com Liputan6.com, Jakarta: Terkait kisruh Polri dan KPK, tiga pengacara, Habiburohman, Munasir Mustaman, dan Maulana Bungaran mendaftarkan uji materi Undang-Undang KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK). Uji materi ini diharapkan bisa menjawab siapakah ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
Hakim MK kuatkan KPK tangani Korlantas Waspada Online (Blog) JAKARTA - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar, memperkuat pemahaman bahwa KPK lah yang seharusnya menangani kasus dugaan korupsi sumulator SIM yang terjadi di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Mabes Polri. Akil mengingatkan bahwa ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
Tenggat Divestasi Newmont Diundur JPNN.com Perpanjangan tenggat pembayaran tersebut merupakan respons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan sengketa antarlembaga yang diajukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap DPR. Dengan penolakan gugatan tersebut, ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
Amien Rais Dukung Polri Uji Materi Undang Undang KPK Okezone KPK pun telah mempersilakan Kepolisian RI menguji materi soal siapa yang paling berhak menangani kasus dugaan korupsi Simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) Korps Lalu Lintas Polri 2011 ke Mahkamah Konstitusi. "Saya kira itu hak Polri. Silakan saja ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
IPW: Polisi-KPK Rebutan Kasus, Koruptor Senang JPNN.com Neta menegaskan, IPW menyambut baik gagasan Polri untuk mengajukan masalah sengketa kewenangan penyelidikan dan penyidikan kasus simulator SIM ini ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Hal itu sesuai dengan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, MK ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
Polemik KPK vs Polri Hanya Arogansi Tribunnews TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polemik KPK dengan Polri terkait kasus dugaan korupsi Simulator SIM di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Mabes Polri terus mencuat. Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar menganggap ini hanya arogansi belaka. Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
Pengelola Parkir Ganti Mobil yang Hilang JPNN.com Dalam berkas putusan banding yang dilansir dari website Mahkamah Agung (MA), dijelaskan kalau perseteruan itu berawal saat Vovo Budiman kehilangan Kijang Innova di Ruko Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang, Banten, pada 2008. Beruntung ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
Polri Belum Berniat Bawa Sengketa Penyidikan ke MK Metro TV News Meski demikian, Polri belum berniat menyelesaikan masalah ini ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Sampai sejauh ini, Polri belum pernah berpikir melakukan gugatan di MK," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigadir Jenderal Polisi Boy Rafli Amar di ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
Berkas PK Eep Belum Juga Dikirim ke MA Pikiran Rakyat BANDUNG, (PRLM).- Berkas Peninjauan Kembali (PK) terpidana Eep Hidayat hingga kini belum dikirim ke Mahkamah Agung (MA). Padahal, proses persidangan upaya hukum luar biasa yang ditempuh mantan Bupati Subang itu telah selesai di Pengadilan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
|
| ||
ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR Oleh system ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 15K/Pid/2007 TENTANG PUTUSAN HAKIM AGUNG YANG TIDAK MEMPERTIMBANGKAN UPAYA PERDAMAIAN SEBAGAI HAK YANG MERINGANKAN KEPUTUSAN ... Pustaka Ilmiah Universitas Padjadjaran | ||
BEM KM UNAND Tolak UU PT | Badan Eksekutif Mahasiswa KM ... Oleh admin PADANG – Selasa, 7 agustus 2012 bertempat di Auditorium Universitas Andalas dalam rangkaian kuliah umum penyambutan Mahasiswa Baru oleh ketua Mahkamah Konstitusi, BEM KM UNAND menggelar aksi damai untuk mendesak Prof ... Badan Eksekutif Mahasiswa KM Unand |
| ||
Oknum-Oknum Mahkamah Agung Yang Memudarkan Keagungan ... Putusan sewenang-wenang dari Mahkamah Agung dalam kasus Anand Krishna menciderai Rasa Keadilan. Anand Krishna seorang aktivis dan penulis 150an ... hukum.kompasiana.com/.../oknum-oknum-mahkamah-agung-... | ||
Anand Khrisna Akan Bawa ke Mahkamah Internasional | nasional ... Dukungan dari kalangan internasional disampaikan oleh LSM Humanitad yang hadir dalam acara itu. Mereka akan memobilisasi perhatian dan dukungan luas. www.tempointeraktif.com/hg/.../brk,20120804-421356,id.htm... | ||
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA No. Lampiran. Perihal. MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA. DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA. DIREKTORAT PRANATA DAN ... www.badilag.net/data/.../surat%20perkara%20jinayat.pdf | ||
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN CPNS ... PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN CPNS MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN ANGGARAN 2012, TATA TERTIB PELAKSANAAN TES ... dilmil-medan.go.id/index.php?option=com_content... |
Kiat: Gunakan tnd minus (-) di depan istilah dlm kueri yang ingin dikecualikan.
Hapus lansiran ini.
Buat lansiran lagi.
Kelola lansiran Anda.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar